Soal Reshuffle Kabinet, Demokrat: Menteri Jangan Bikin Gerakan yang Jadi Beban Presiden
Kamis, 15 April 2021 - 06:30 WIB
Partai Demokrat mengaku menghormati rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrat mengaku menghormati rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, reshuffle adalah hak prerogatif daripada seorang presiden.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani ihwal rencana reshuffle setelah pembentukan Kementerian Investasi dan meleburnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
"Kami menghargai reshuffle kabinet adalah otoritas dan hak prerogatif Presiden," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Dia menjelaskan Partai Demokrat tak segan-segan mendukung langkah yang diambil presiden jika memang hal tersebut bisa mengatasi krisis yang menerpa Indonesia. Antara lain, krisis ekonomi dan krisis kesehatan.
"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementrian investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu kirisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," terangnya.
Demokrat, lanjutnya, menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi COVID-19 ini tidaklah ringan. Oleh karenanya, pemerintah diminta tidak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas saat bekerja.
"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," paparnya.
Di samping itu, Demokrat juga menyoroti rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Menurut dia, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya, termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan menjadi tanda gagal fokus pemerintah.
"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkasnya.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani ihwal rencana reshuffle setelah pembentukan Kementerian Investasi dan meleburnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
"Kami menghargai reshuffle kabinet adalah otoritas dan hak prerogatif Presiden," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Dia menjelaskan Partai Demokrat tak segan-segan mendukung langkah yang diambil presiden jika memang hal tersebut bisa mengatasi krisis yang menerpa Indonesia. Antara lain, krisis ekonomi dan krisis kesehatan.
"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementrian investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu kirisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," terangnya.
Demokrat, lanjutnya, menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi COVID-19 ini tidaklah ringan. Oleh karenanya, pemerintah diminta tidak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas saat bekerja.
"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," paparnya.
Di samping itu, Demokrat juga menyoroti rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Menurut dia, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya, termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan menjadi tanda gagal fokus pemerintah.
"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(kri)
tulis komentar anda