Sinergi Pusat dan Daerah Dibutuhkan untuk Pulihkan Pandemi Corona
Rabu, 17 Maret 2021 - 08:24 WIB
JAKARTA - Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Eka Chandra Buana berpandangan kondisi Indonesia selama terdampak virus Corona (Covid-19) pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020.
Eka Chandra menambahkan dari sisi regional, pertumbuhan ekonomi hanya dialami oleh kawasan Indonesia timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Dunia usaha juga mengalami dampak buruk dari pandemi yang menyebabkan lebih dari 80 persen usaha mengalami penurunan pendapatan, dengan dampak terbesar penurunan dialami oleh kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Pada akhirnya, kondisi ekonomi tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 2.6 juta orang, dengan jumlah penganggur terbanyak ada pada kawasan Jawa dan Bali," imbuhnya.
Menurut Eka Chandra, prioritas kebijakan Pemerintah Pusat tetap berfokus pada penanganan kesehatan yang secara langsung juga diharapkan dapat memulihkan ekonomi dengan cepat dan terukur.
Untuk jangka pendek, Pemerintah Pusat akan berfokus pada pengendalian pandemi, melalui pengetatan penerapan protokol kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan kapasitas kesehatan, dan menggerakkan stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akselerasi dan perluasan bantuan sosial, dan akselerasi belanja pemerintah, termasuk belanja modal.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga terus mendorong perluasan investasi. Sementara pada jangka menengah dan panjang, Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan kembali transformasi ekonomi agar mengembalikan jalur perkembangan ekonomi pada tempatnya.
"Untuk itulah, rencana kerja tersebut membutuhkan koordinasi dari mulai perencanaan hingga implementasi dan sinergi antar pelaku sektor wilayah dan antar tingkat pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah," kata ia.
Sementara itu, Agus Ismail menyatakan bahwa kondisi nasional sama juga yang dialami di Kabupaten Garut. Beberapa indikator pembangunan di Kabupaten Garut sepanjang tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan negatif.
Baca Juga
Eka Chandra menambahkan dari sisi regional, pertumbuhan ekonomi hanya dialami oleh kawasan Indonesia timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Dunia usaha juga mengalami dampak buruk dari pandemi yang menyebabkan lebih dari 80 persen usaha mengalami penurunan pendapatan, dengan dampak terbesar penurunan dialami oleh kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Pada akhirnya, kondisi ekonomi tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 2.6 juta orang, dengan jumlah penganggur terbanyak ada pada kawasan Jawa dan Bali," imbuhnya.
Menurut Eka Chandra, prioritas kebijakan Pemerintah Pusat tetap berfokus pada penanganan kesehatan yang secara langsung juga diharapkan dapat memulihkan ekonomi dengan cepat dan terukur.
Untuk jangka pendek, Pemerintah Pusat akan berfokus pada pengendalian pandemi, melalui pengetatan penerapan protokol kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan kapasitas kesehatan, dan menggerakkan stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akselerasi dan perluasan bantuan sosial, dan akselerasi belanja pemerintah, termasuk belanja modal.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga terus mendorong perluasan investasi. Sementara pada jangka menengah dan panjang, Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan kembali transformasi ekonomi agar mengembalikan jalur perkembangan ekonomi pada tempatnya.
"Untuk itulah, rencana kerja tersebut membutuhkan koordinasi dari mulai perencanaan hingga implementasi dan sinergi antar pelaku sektor wilayah dan antar tingkat pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah," kata ia.
Sementara itu, Agus Ismail menyatakan bahwa kondisi nasional sama juga yang dialami di Kabupaten Garut. Beberapa indikator pembangunan di Kabupaten Garut sepanjang tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan negatif.
tulis komentar anda