Andi Arief Sebut Suara Demokrat Sedang Diburu agar Bisa Nyapres
Kamis, 04 Maret 2021 - 08:31 WIB
Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut, pileg bersamaan dengan pilpres menggunakan hasil suara pemilu sebelumnya seperti yang saat ini diterapkan, menjadi faktor pemburu rente dan kekuasaan memilih jalan pintas merebut partai yang memiliki suara signifikan.
"Suara 7,8 persen Partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres," demikian dikutip dari akun Twitter @Andiarief__, Kamis (4/3/2021).
Menurut Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Partai Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia, bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual. "Konsep majelis tinggi "kunci" agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah. Majelis Tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai. NIAT joni Allen, dll sdh kita antisipasi.lama," tulisnya.
Baca juga: Demokrat Ingatkan Darmizal Cs Jangan Memaksakan Diri Membuat KLB Bodong
Menurut Andi Arief, klaim Jhoni Allen Marbun dkk mendapat dukungan negara diuji dalam praktik. "Menpolhukam, depkumham dan kepolisian apakah akan hormati AD ART Partai KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin majelis tinggi KLB adalah kerumunan ilegal."
"Suara 7,8 persen Partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres," demikian dikutip dari akun Twitter @Andiarief__, Kamis (4/3/2021).
Menurut Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Partai Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia, bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual. "Konsep majelis tinggi "kunci" agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah. Majelis Tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai. NIAT joni Allen, dll sdh kita antisipasi.lama," tulisnya.
Baca juga: Demokrat Ingatkan Darmizal Cs Jangan Memaksakan Diri Membuat KLB Bodong
Menurut Andi Arief, klaim Jhoni Allen Marbun dkk mendapat dukungan negara diuji dalam praktik. "Menpolhukam, depkumham dan kepolisian apakah akan hormati AD ART Partai KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin majelis tinggi KLB adalah kerumunan ilegal."
(zik)
tulis komentar anda