Ketum PBNU Jadi Komisaris, Kultur Politik Balas Budi Dinilai Masih Kuat
Rabu, 03 Maret 2021 - 18:49 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Menanggapi hal ini, Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kultur politik di Indonesia masih memegang prinsip politik balas budi, siapa pun rezim yang berkuasa.
"Begitulah polanya. Mungkin-mungkin saja seperti itu (ada kecenderungan balas budi)," ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).
Ujang mengatakan bagi-bagi jabatan dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat. Hanya saja ia melihat bagi-bagi jabatan itu tampak terlihat jelas oleh publik.
"Namun bagi publik, terlalu terlihat bagi-bagi jabatannya. Kasihan ke kiyainya. Mudah-mudahan paham tentang perkeretaapian," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Sementara itu, Direktur Riset Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Surya Vandiantara menganggap positif tentang penunjukan Kiai Said sebagai Komisaris KAI. Menurut dia, tak melulu penempatan jabatan-jabatan tertentu harus dikaitkan dengan politik balas budi.
Dia menilai, untuk membangun perusahaan negara yang sehat tak harus mengutamakan keahlian seseorang. "Terkadang perusahaan negara itu butuh pengawasan yang baik. Di situlah dibutuhkan sosok yang berintegritas, yang dari sisi etika dan moralitas publik sudah selesai," ujar Surya dihubungi terpisah.
Dia mengatakan sebelum Kiai Said, pemerintah juga menunjuk putri Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yaitu Zanubah Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid yang dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero). Menurutnya, penunjukan Yenny juga diharapkan memperbaiki performa perusahaan itu, mengingat saat itu Direksi Garuda juga tersangkut kasus hukum.
"Mbak Yenny selain kita kenal sebagai aktivis perempuan dan demokrasi, beliau juga konsen di isu-isu korupsi. Nah, harapan sama ke Kiai Said. Ya walaupun memang kalau dikaitkan dengan politik kebetulan saja Mbak Yenny secara pribadi pernah jadi timses Pak Jokowi. Kalau Pak Kiai Said secara kelembagaan kan waktu itu kalau enggak salah netral," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kultur politik di Indonesia masih memegang prinsip politik balas budi, siapa pun rezim yang berkuasa.
Baca Juga
"Begitulah polanya. Mungkin-mungkin saja seperti itu (ada kecenderungan balas budi)," ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).
Ujang mengatakan bagi-bagi jabatan dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat. Hanya saja ia melihat bagi-bagi jabatan itu tampak terlihat jelas oleh publik.
"Namun bagi publik, terlalu terlihat bagi-bagi jabatannya. Kasihan ke kiyainya. Mudah-mudahan paham tentang perkeretaapian," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Sementara itu, Direktur Riset Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Surya Vandiantara menganggap positif tentang penunjukan Kiai Said sebagai Komisaris KAI. Menurut dia, tak melulu penempatan jabatan-jabatan tertentu harus dikaitkan dengan politik balas budi.
Dia menilai, untuk membangun perusahaan negara yang sehat tak harus mengutamakan keahlian seseorang. "Terkadang perusahaan negara itu butuh pengawasan yang baik. Di situlah dibutuhkan sosok yang berintegritas, yang dari sisi etika dan moralitas publik sudah selesai," ujar Surya dihubungi terpisah.
Dia mengatakan sebelum Kiai Said, pemerintah juga menunjuk putri Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yaitu Zanubah Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid yang dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero). Menurutnya, penunjukan Yenny juga diharapkan memperbaiki performa perusahaan itu, mengingat saat itu Direksi Garuda juga tersangkut kasus hukum.
"Mbak Yenny selain kita kenal sebagai aktivis perempuan dan demokrasi, beliau juga konsen di isu-isu korupsi. Nah, harapan sama ke Kiai Said. Ya walaupun memang kalau dikaitkan dengan politik kebetulan saja Mbak Yenny secara pribadi pernah jadi timses Pak Jokowi. Kalau Pak Kiai Said secara kelembagaan kan waktu itu kalau enggak salah netral," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda