Menkes Minta Tambahan Anggaran Vaksin Sinovac, DPR Minta KPK Awasi
Jum'at, 15 Januari 2021 - 20:50 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta kepada KPK untuk terus mengawal dana vaksin agar tidak ada masalah terkait anggaran di kemudian hari. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin Kamis (14/1) kemarin, Budi Sadikin mengajukan penambahan anggaran untuk impor vaksin Sinovac asal China sebesar Rp20,9 triliun.
Terkait permintaan anggaran yang fantastis ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawal dana vaksin agar tidak ada masalah terkait anggaran di kemudian hari. Baca juga: Anggaran Vaksinasi Covid-19 Disiapkan Rp73 Triliun , Warga +62 Disuntik Gratis
"Seperti yang kita tahu, anggaran untuk menanggulangi COVID-19 ini besar sekali, karenanya KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari," ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Wakil Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini menyebut bahwa anggaran yang besar tentunya menjadi sasaran empuk bagi koruptor sehingga tak hanya harus diawasi, namun KPK juga harus meningkatkan pengawasannya.
"Diikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya clear dan wajar, dan yang pasti, pengawasan yang tak main-main. Soalnya ini soal hidup mati rakyat," tegas politikus Partai Nasdem ini.
Terakhir, Legislator Dapil DKI Jakarta III ini juga meminta kepada KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan sehingga hasilnya bisa maksimal.
"Saya juga meminta kepada Ketua KPK agar tidak ragu untuk kerja sama dengan lembaga lain jika memang dibutuhkan, yang penting awal sampai akhir pokoknya semua aman, bersih, clear," pungkas Sahroni.
Terkait permintaan anggaran yang fantastis ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawal dana vaksin agar tidak ada masalah terkait anggaran di kemudian hari. Baca juga: Anggaran Vaksinasi Covid-19 Disiapkan Rp73 Triliun , Warga +62 Disuntik Gratis
"Seperti yang kita tahu, anggaran untuk menanggulangi COVID-19 ini besar sekali, karenanya KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari," ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Wakil Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini menyebut bahwa anggaran yang besar tentunya menjadi sasaran empuk bagi koruptor sehingga tak hanya harus diawasi, namun KPK juga harus meningkatkan pengawasannya.
"Diikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya clear dan wajar, dan yang pasti, pengawasan yang tak main-main. Soalnya ini soal hidup mati rakyat," tegas politikus Partai Nasdem ini.
Terakhir, Legislator Dapil DKI Jakarta III ini juga meminta kepada KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan sehingga hasilnya bisa maksimal.
"Saya juga meminta kepada Ketua KPK agar tidak ragu untuk kerja sama dengan lembaga lain jika memang dibutuhkan, yang penting awal sampai akhir pokoknya semua aman, bersih, clear," pungkas Sahroni.
(kri)
tulis komentar anda