Agung Laksono Minta Pemerintah Segera Pastikan Keamanan Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Desember 2020 - 19:23 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono berharap proses uji mutu vaksin Covid-19 bisa dipercepat sehingga bisa segera digunakan. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (6/12) malam. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono berharap pemerintah bisa mempercepat kepastian soal keamanan vaksin siap suntik tersebut sebelum diberikan kepada masyarakat.
“Sesuai dengan UU, kewenangannya ada di instansi BPOM . Lalu BPOM mengevaluasi terhadap vaksin tersebut dan dalam hal ini sudah menerima sejumlah sampel sebagai bahan evaluasi,” kata Agung Laksono di Jakarta, Selasa (8/12).
(Baca:Satgas: 1,2 Juta Vaksin Sinovac untuk Memvaksin 600.000 Orang)
Vaksin tersebut itu telah selesai menjalani uji klinis tahap ketiga di China dan beberapa negara lain. Vaksin tersebut dibawa ke ke kantor pusat PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. BPOM akan menguji keamanan vaksin tersebut lalu mengeluarkan izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) bila memenuhi syarat.
"BPOM perlu lebih cepat walaupun tetap harus hati-hati dalam melakukan evaluasi, karena hal itu akan membangkitkan rasa percaya diri individu warga masyarakat dan bangsa. Walapun vaksin bukan pengobatan tapi bisa memberi perlindungan (protection),” ujarnya.
Setelah uji klinis dan izin edar dari BPOM sudah ada, maka hal itu dapat dipastikan bahwa vaksin tersebut aman untuk didistibusikan. “Setelah dievaluasi BPOM tentu bisa segera didistribusikan sesuai dengan rencana pemerintah sebelumnya,” tuturnya.
(Baca:Kehalalan 1,2 Juta Vaksin Sinovac yang Mendarat di Indonesia Masih Nunggu MUI)
Pendistribusiannya, lanjut Agung Laksono, sesuai dengan rencana pemerintah, yakni diutamakan kepada orang-orang yang berada garda di terdepan penanganan dan pengendalian Covid-19, seperti para tenaga medis, TNI, Polri serta pejabat pusat dan daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan Covid-19.
“Lalu kemudian diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan dibantu oleh pemerintah. Intinya saya sangat mendukung Presiden Jokowi, bahwa vaksin ini prinsipnya untuk semua masyarakat,” ujarnya.
“Sesuai dengan UU, kewenangannya ada di instansi BPOM . Lalu BPOM mengevaluasi terhadap vaksin tersebut dan dalam hal ini sudah menerima sejumlah sampel sebagai bahan evaluasi,” kata Agung Laksono di Jakarta, Selasa (8/12).
(Baca:Satgas: 1,2 Juta Vaksin Sinovac untuk Memvaksin 600.000 Orang)
Vaksin tersebut itu telah selesai menjalani uji klinis tahap ketiga di China dan beberapa negara lain. Vaksin tersebut dibawa ke ke kantor pusat PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. BPOM akan menguji keamanan vaksin tersebut lalu mengeluarkan izin edar darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) bila memenuhi syarat.
"BPOM perlu lebih cepat walaupun tetap harus hati-hati dalam melakukan evaluasi, karena hal itu akan membangkitkan rasa percaya diri individu warga masyarakat dan bangsa. Walapun vaksin bukan pengobatan tapi bisa memberi perlindungan (protection),” ujarnya.
Setelah uji klinis dan izin edar dari BPOM sudah ada, maka hal itu dapat dipastikan bahwa vaksin tersebut aman untuk didistibusikan. “Setelah dievaluasi BPOM tentu bisa segera didistribusikan sesuai dengan rencana pemerintah sebelumnya,” tuturnya.
(Baca:Kehalalan 1,2 Juta Vaksin Sinovac yang Mendarat di Indonesia Masih Nunggu MUI)
Pendistribusiannya, lanjut Agung Laksono, sesuai dengan rencana pemerintah, yakni diutamakan kepada orang-orang yang berada garda di terdepan penanganan dan pengendalian Covid-19, seperti para tenaga medis, TNI, Polri serta pejabat pusat dan daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan Covid-19.
“Lalu kemudian diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan dibantu oleh pemerintah. Intinya saya sangat mendukung Presiden Jokowi, bahwa vaksin ini prinsipnya untuk semua masyarakat,” ujarnya.
tulis komentar anda