Anugerahkan Padmamitra Award, Mensos: Sinergi Badan Usaha dan Masyarakat
Rabu, 18 November 2020 - 13:33 WIB
Salah satu bentuk apresiasi tertinggi pemerintah atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menganugerahkan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi Pilar-Pilar Sosial.
JAKARTA - Salah satu bentuk apresiasi tertinggi pemerintah atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menganugerahkan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi Pilar-Pilar Sosial.
"Award dan penghargaan untuk menumbuhkan semangat badan usaha dan Pilar-Pilar Sosial yang belum mendapatkan penghargaan, agar berlomba-lomba dalam penanganan masalah sosial di wilayah masing-masing," ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara didampingi Dirjen Dayasos, Edi Suharto pada malam penganugerahan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi Pilar-Pilar sosial dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Saat ini, kata Juliari, perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban moral di Indonesia berubah menjadi kewajiban hukum (legal obligation) dengan diaturnya CSR dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).
"Dengan aturan baru menjadikan ada pergeseran sifat CSR di Indonesia dari awalnya yang bersifat voluntary (sukarela) lalu berubah menjadi mandatory (wajib)," ungkap Juliari.
Tak hanya Badan Usaha, peran serta masyakarat melalui Pilar-Pilar Sosial seperti Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyakarat (PSM) dan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sehingga patut diperhitungkan.
"Award dan penghargaan untuk menumbuhkan semangat badan usaha dan Pilar-Pilar Sosial yang belum mendapatkan penghargaan, agar berlomba-lomba dalam penanganan masalah sosial di wilayah masing-masing," ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara didampingi Dirjen Dayasos, Edi Suharto pada malam penganugerahan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi Pilar-Pilar sosial dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Saat ini, kata Juliari, perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban moral di Indonesia berubah menjadi kewajiban hukum (legal obligation) dengan diaturnya CSR dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).
"Dengan aturan baru menjadikan ada pergeseran sifat CSR di Indonesia dari awalnya yang bersifat voluntary (sukarela) lalu berubah menjadi mandatory (wajib)," ungkap Juliari.
Tak hanya Badan Usaha, peran serta masyakarat melalui Pilar-Pilar Sosial seperti Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyakarat (PSM) dan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sehingga patut diperhitungkan.
Lihat Juga :