Destructive Fishing Watch: Jam Kerja ABK Panjang dan Kerap Tidak Dibayar
Kamis, 07 Mei 2020 - 18:32 WIB
Gambar dari video jenazah ABK Indonesia yang meninggal di kapal nelayan China. Foto/Tangkapan layar MBC News
JAKARTA - Cerita tentang kerja yang tidak manusiawi di atas kapal ikan sepertinya terkonfirmasi dengan beredarnya video pembuangan jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia di Samudera Pasifik. Perlu edukasi tentang risiko bekerja di kapal perikanan.
Koordinator Program dan Advokasi Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Muhammad Arifuddin mengungkapkan beberapa metode eksploitasi ABK Indonesia yang umum terjadi. Mereka biasanya bekerja dalam kondisi tidak layak, jam kerja panjang, tipu daya, gaji tidak dibayar, dan pemanfataan kerendataan ekonomi keluarga pekerja.
DFW Indonesia membangun Fisher Centre di Jawa Tengah dan Bitung, Sulawesi Utara, sebagai pusat layanan edukasi dan pelaporan awak kapak perikanan. “Fisher Center membantu upaya pencegahan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan ABK. Ini berlaku baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
DFW Indonesia berharap dukungan informasi ini bisa menghindarkan ABK Indonesia dari praktik kerja paksa dan perdagangan orang. Pemerintah, menurutnya, harus lebih masif lagi memberikan edukasi kepada calon ABK perikanan yang akan bekerja di luar negeri.
Koordinator Program dan Advokasi Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Muhammad Arifuddin mengungkapkan beberapa metode eksploitasi ABK Indonesia yang umum terjadi. Mereka biasanya bekerja dalam kondisi tidak layak, jam kerja panjang, tipu daya, gaji tidak dibayar, dan pemanfataan kerendataan ekonomi keluarga pekerja.
DFW Indonesia membangun Fisher Centre di Jawa Tengah dan Bitung, Sulawesi Utara, sebagai pusat layanan edukasi dan pelaporan awak kapak perikanan. “Fisher Center membantu upaya pencegahan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan ABK. Ini berlaku baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
DFW Indonesia berharap dukungan informasi ini bisa menghindarkan ABK Indonesia dari praktik kerja paksa dan perdagangan orang. Pemerintah, menurutnya, harus lebih masif lagi memberikan edukasi kepada calon ABK perikanan yang akan bekerja di luar negeri.
Lihat Juga :