Sahkan RUU Cipta Kerja, Puan dkk Lupa Tempatkan Diri Jadi Wakil Rakyat
Selasa, 06 Oktober 2020 - 08:58 WIB
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan pandangan akhir pemerintah Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja kepada Ketua DPR Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, Jakarta. Foto/SINDOnews/Yulianto
JAKARTA - Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai bahwa Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) ini dipercepat dari jadwal yang semula diberitahukan pada Kamis mendatang. Pemajuan jadwal ini konon dikarenakan pertimbangan meningkatnya kasus COVID-19 .
"Lha kalau itu alasannya kenapa enggak justru ditunda saja pengesahannya? Sudah tahu kasus meningkat, koq DPR dan pemerintah malah rapat atau berkumpul untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja," ujar Lucius saat dihubungi SINDOnews, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sekjen MUI: Anggota DPR seperti Bukan Wakil Rakyat)
Menurut Lucius, keputusan menunda itu lebih tepat jika alasannya karena pengingkatan jumlah kasus COVID-19, ditambah alasan mendasar karena masih banyak kelompok masyarakat yang keberatan dengan sebagian isi RUU tersebut. Menurut dia, karena malah dipercepat maka sebenarnya alasan karena meningkatnya kasus Corona itu hanya tameng saja.
Sesungguhnya jadwal Paripurna yang dimajukan ini lebih untuk mengecoh kelompok yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja. Apalagi kelompok yang keberatan ini ada yang mengancam mau berdemonstrasi.
"Jadi jadwal Paripurna yang dipercepat sesungguhnya untuk mengecoh kelompok yang mau berdemonstrasi menolak atau mengkritisi RUU Cipta Kerja ini," jelas dia.
Dia menuturkan DPR dan pemerintah terlihat konsisten untuk menghindari sedapat mungkin partisipasi publik dalam proses pembahasan. Mereka banyak menggunakan strategi mengecoh itu sepanjang pembahasan. Di awal juga kelompok buruh seolah-olah diperhatikan usulannya oleh pemerintah dengan memutuskan pembahasan klaster ketenagakerjaan dilakukan diakhir.
Kelompok buruh bisa menerima itu karena menganggap isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian mereka diberikan tempat khusus di penghujung proses sehingga ada ruang partisipasi yang leluasa untuk memberikan masukan. Apalagi setelah kelompok buruh juga dimasukkan dalam tim yang ikut membahas di pemerintah dan DPR.
"Tambah gembira tentunya kelompok buruh ini sampai pada titik mereka tersadar bahwa keikutsertaan mereka hanya dijadikan alat legitimasi saja oleh pemerintah dan DPR tanpa terlihat upaya untuk mengakomodasi masukan yang disampaikan," papar Lucius.
"Maka kelompok buruh keluar dari proses pembahasan dan berbagai ketentuan yang mereka kritisi sejak awal terus bertahan sampai akhir," imbuhnya.
"Lha kalau itu alasannya kenapa enggak justru ditunda saja pengesahannya? Sudah tahu kasus meningkat, koq DPR dan pemerintah malah rapat atau berkumpul untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja," ujar Lucius saat dihubungi SINDOnews, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sekjen MUI: Anggota DPR seperti Bukan Wakil Rakyat)
Menurut Lucius, keputusan menunda itu lebih tepat jika alasannya karena pengingkatan jumlah kasus COVID-19, ditambah alasan mendasar karena masih banyak kelompok masyarakat yang keberatan dengan sebagian isi RUU tersebut. Menurut dia, karena malah dipercepat maka sebenarnya alasan karena meningkatnya kasus Corona itu hanya tameng saja.
Sesungguhnya jadwal Paripurna yang dimajukan ini lebih untuk mengecoh kelompok yang keberatan dengan RUU Cipta Kerja. Apalagi kelompok yang keberatan ini ada yang mengancam mau berdemonstrasi.
"Jadi jadwal Paripurna yang dipercepat sesungguhnya untuk mengecoh kelompok yang mau berdemonstrasi menolak atau mengkritisi RUU Cipta Kerja ini," jelas dia.
Dia menuturkan DPR dan pemerintah terlihat konsisten untuk menghindari sedapat mungkin partisipasi publik dalam proses pembahasan. Mereka banyak menggunakan strategi mengecoh itu sepanjang pembahasan. Di awal juga kelompok buruh seolah-olah diperhatikan usulannya oleh pemerintah dengan memutuskan pembahasan klaster ketenagakerjaan dilakukan diakhir.
Kelompok buruh bisa menerima itu karena menganggap isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian mereka diberikan tempat khusus di penghujung proses sehingga ada ruang partisipasi yang leluasa untuk memberikan masukan. Apalagi setelah kelompok buruh juga dimasukkan dalam tim yang ikut membahas di pemerintah dan DPR.
"Tambah gembira tentunya kelompok buruh ini sampai pada titik mereka tersadar bahwa keikutsertaan mereka hanya dijadikan alat legitimasi saja oleh pemerintah dan DPR tanpa terlihat upaya untuk mengakomodasi masukan yang disampaikan," papar Lucius.
"Maka kelompok buruh keluar dari proses pembahasan dan berbagai ketentuan yang mereka kritisi sejak awal terus bertahan sampai akhir," imbuhnya.
tulis komentar anda