Masih Ada Loyalis Jokowi, Bakal Ada Reshuffle Kabinet Jilid Selanjutnya?
Sabtu, 20 September 2025 - 06:33 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan pada Rabu, 17 September 2025. Foto/BPMI Setpres
JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan sebagian masyarakat berharap menteri yang dinilai dekat dengan Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di-reshuffle. Dia membeberkan beberapa contoh loyalis Jokowi seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono masih di Kabinet Merah Putih.
Jamiluddin pun menyoroti Sulaiman Umar yang dicopot dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ketiganya terkena reshuffle kabinet Rabu 17 September 2025.
“Khusus Sulaiman Umar, Hasan Nasbi, dan AM Putranto memang layak di-reshuffle karena selama ini kinerjanya praktis tak terdengar. Sulaiman Umar dan AM Putranto, jangankan prestasinya, namanya saja tak familiar di masyarakat,” kata Jamiluddin, Sabtu (20/9/2025).
Baca juga: Menanti Pembuktian Kerja Menteri, Wamen, Kepala Badan Baru
“Hasan Nasbi misalnya, justru yang diingat hanya kontroversialnya saja. Karena itu, beberapa waktu yang lalu sosok ini memang sudah didesak berbagai elemen masyarakat untuk mundur dari jabatan Kepala PCO,” pungkas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai Presiden Prabowo Subianto ingin memperkuat komunikasi pemerintah di masyarakat. “Dengan mengangkat Angga Raka Prabowo yang kita tahu bahwa dia salah satu orang terdekatnya Pak Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini perluasan atau transformasi dari PCO dan menggantikan Hasan Nasbi,” ujar Kunto Adi.
Baca juga: Seskab Teddy Kawal Komunikasi Pemerintahan Prabowo yang Tak Dikuasai Gibran
“Lalu kemudian kita juga lihat Nanik S Deyang di Wakil Kepala BGN. Lalu ada M Qodari di KSP ini sebenarnya Pak Prabowo sadar bahwa problem komunikasi pemerintah ini harus segera ditangani,” sambungnya.
Maka itu, kata dia, penguatan komunikasi pemerintah atau komunikasi publik pemerintah menjadi penting. “Itu kenapa Mas Angga Raka di situ (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, red),” tuturnya.
Dia pun menyoroti perubahan PCO yang dibentuk di era Jokowi kini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. “Yang lebih penting berkomunikasi dengan masyarakat bukan presidennya, tapi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga, pemda yang harus punya orkestrasi dalam pesan dalam komunikasi ke masyarakat,” tuturnya.
Dia mengakui beberapa yang kena reshuffle tersebut orang-orang dekat Jokowi. “Yang kemudian diganti oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Mungkin supaya Pak Prabowo nyaman bekerja lebih percaya kepada orang-orang yang memang dia percaya,” imbuhnya.
Jamiluddin pun menyoroti Sulaiman Umar yang dicopot dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ketiganya terkena reshuffle kabinet Rabu 17 September 2025.
“Khusus Sulaiman Umar, Hasan Nasbi, dan AM Putranto memang layak di-reshuffle karena selama ini kinerjanya praktis tak terdengar. Sulaiman Umar dan AM Putranto, jangankan prestasinya, namanya saja tak familiar di masyarakat,” kata Jamiluddin, Sabtu (20/9/2025).
Baca juga: Menanti Pembuktian Kerja Menteri, Wamen, Kepala Badan Baru
“Hasan Nasbi misalnya, justru yang diingat hanya kontroversialnya saja. Karena itu, beberapa waktu yang lalu sosok ini memang sudah didesak berbagai elemen masyarakat untuk mundur dari jabatan Kepala PCO,” pungkas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai Presiden Prabowo Subianto ingin memperkuat komunikasi pemerintah di masyarakat. “Dengan mengangkat Angga Raka Prabowo yang kita tahu bahwa dia salah satu orang terdekatnya Pak Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini perluasan atau transformasi dari PCO dan menggantikan Hasan Nasbi,” ujar Kunto Adi.
Baca juga: Seskab Teddy Kawal Komunikasi Pemerintahan Prabowo yang Tak Dikuasai Gibran
“Lalu kemudian kita juga lihat Nanik S Deyang di Wakil Kepala BGN. Lalu ada M Qodari di KSP ini sebenarnya Pak Prabowo sadar bahwa problem komunikasi pemerintah ini harus segera ditangani,” sambungnya.
Maka itu, kata dia, penguatan komunikasi pemerintah atau komunikasi publik pemerintah menjadi penting. “Itu kenapa Mas Angga Raka di situ (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, red),” tuturnya.
Dia pun menyoroti perubahan PCO yang dibentuk di era Jokowi kini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. “Yang lebih penting berkomunikasi dengan masyarakat bukan presidennya, tapi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga, pemda yang harus punya orkestrasi dalam pesan dalam komunikasi ke masyarakat,” tuturnya.
Dia mengakui beberapa yang kena reshuffle tersebut orang-orang dekat Jokowi. “Yang kemudian diganti oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Mungkin supaya Pak Prabowo nyaman bekerja lebih percaya kepada orang-orang yang memang dia percaya,” imbuhnya.
Lihat Juga :