Surabaya Kota Terbesar Kedua, PDIP Tak Mau Usung Calon Sembarangan
Minggu, 30 Agustus 2020 - 16:59 WIB
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP tidak mau mengusung calon secara sembarangan di Pilkada Kota Surabaya. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
JAKARTA - Kota Surabaya menjadi medan pertarungan politik yang dianggap sangat strategis bagi PDIP . Sebagai partai politik (parpol) yang sudah 20 tahun menguasai Kota Pahlawan, PDIP bertekad memenangkan kembali kontestasi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Kota Surabaya 2020 pada 9 Desember mendatang. Karena itu, PDIP menggodok secara serius pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
Dalam konsolidasi pemenangan, Minggu (30/8/2020), di Kota Surabaya, PDIP menegaskan tidak mau mengusung calon secara sembarangan. “Bagi PDI Perjuangan, baru menjadi calon saja sudah harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais, memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat, dan bertanggung jawab bagi masa depan," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu (30/8/2020). (Baca juga: Sikap Tenang Dini Syafariah, Spirit Whisnu Sakti Buana Maju Pilwali Surabaya)
Hasto menegaskan Surabaya telah menjadi ikon begitu banyak identitas keberhasilan seperti smart city, the green city, the cultural city, dan begitu banyak identitas lainnya seperti Kota Paling Bersih. "Karena itulah, Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia akan dijaga dan dilindungi oleh seluruh anggota dan kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk dimenangkan dalam Pilkada Serentak 2020 ini," tuturnya.
Karena itu, tutur Hasto, PDIP tidak ingin Kota Surabaya jatuh ke tangan yang salah ataupun mereka yang hanya mengandalkan modal besar, namun di belakangnya berdiri mereka-mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital.
“Kepemimpinan ke depan Kota Surabaya adalah kesinambungan visi dan misi sebagaimana sudah diletakkan oleh Wali kota Mas Bambang DH, Bu Risma dan terutama kesinambungan harapan bagi wong cilik agar Surabaya tetap dipimpin oleh mereka yang memiliki jiwa kerakyatan,” katanya.
Hasto bersama dengan Djarot Syaiful Hidayat, Tri Rismaharini, Arif Wibowo ditugaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan konsolidasi. “Jawa Timur ditargetkan kemenangan setidaknya 13 kabupaten/kota. Ini positif dan dengan gotong royong kita capai target tersebut dengan penuh keyakinan," paparnya.
Dalam konsolidasi tersebut, Hasto juga sempat mengritik media tertentu yang sepertinya menggambarkan ada 'tarik tambang' kepentingan yang berbeda antara dirinya dengan Tri Rismaharini. “Tidak ada tarik tambang politik di internal partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan," katanya.
Dikatakan Hasto, semua kader PDIP taat kepada keputusan Megawati yang telah mendapat kewenangan dari Kongres Partai untuk mengambil keputusan. "Itulah kultur demokrasi yang kita bangun. Itulah disiplin kita. Taat sepenuhnya keputusan Ketua Umum Partai," ucapnya. (Baca juga: Friksi Internal PDIP Pemicu Alotnya Penentuan Calon Wali Kota Surabaya)
Sementara itu, Tri Rismaharini menegaskan bahwa untuk menang di Kota Surabaya diperlukan modal sosial. "Modal sosial jauh lebih penting daripada kapital," katanya.
Dalam konsolidasi pemenangan, Minggu (30/8/2020), di Kota Surabaya, PDIP menegaskan tidak mau mengusung calon secara sembarangan. “Bagi PDI Perjuangan, baru menjadi calon saja sudah harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais, memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat, dan bertanggung jawab bagi masa depan," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu (30/8/2020). (Baca juga: Sikap Tenang Dini Syafariah, Spirit Whisnu Sakti Buana Maju Pilwali Surabaya)
Hasto menegaskan Surabaya telah menjadi ikon begitu banyak identitas keberhasilan seperti smart city, the green city, the cultural city, dan begitu banyak identitas lainnya seperti Kota Paling Bersih. "Karena itulah, Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia akan dijaga dan dilindungi oleh seluruh anggota dan kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk dimenangkan dalam Pilkada Serentak 2020 ini," tuturnya.
Karena itu, tutur Hasto, PDIP tidak ingin Kota Surabaya jatuh ke tangan yang salah ataupun mereka yang hanya mengandalkan modal besar, namun di belakangnya berdiri mereka-mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital.
“Kepemimpinan ke depan Kota Surabaya adalah kesinambungan visi dan misi sebagaimana sudah diletakkan oleh Wali kota Mas Bambang DH, Bu Risma dan terutama kesinambungan harapan bagi wong cilik agar Surabaya tetap dipimpin oleh mereka yang memiliki jiwa kerakyatan,” katanya.
Hasto bersama dengan Djarot Syaiful Hidayat, Tri Rismaharini, Arif Wibowo ditugaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan konsolidasi. “Jawa Timur ditargetkan kemenangan setidaknya 13 kabupaten/kota. Ini positif dan dengan gotong royong kita capai target tersebut dengan penuh keyakinan," paparnya.
Dalam konsolidasi tersebut, Hasto juga sempat mengritik media tertentu yang sepertinya menggambarkan ada 'tarik tambang' kepentingan yang berbeda antara dirinya dengan Tri Rismaharini. “Tidak ada tarik tambang politik di internal partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan," katanya.
Dikatakan Hasto, semua kader PDIP taat kepada keputusan Megawati yang telah mendapat kewenangan dari Kongres Partai untuk mengambil keputusan. "Itulah kultur demokrasi yang kita bangun. Itulah disiplin kita. Taat sepenuhnya keputusan Ketua Umum Partai," ucapnya. (Baca juga: Friksi Internal PDIP Pemicu Alotnya Penentuan Calon Wali Kota Surabaya)
Sementara itu, Tri Rismaharini menegaskan bahwa untuk menang di Kota Surabaya diperlukan modal sosial. "Modal sosial jauh lebih penting daripada kapital," katanya.
(kri)
tulis komentar anda