Kemendagri Tekankan Sinergi Quintuple Helix dalam Pembangunan Desa di Perbatasan
Kamis, 03 Oktober 2024 - 07:02 WIB
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo pada Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024 di Ruang Apung Perpustakaan UI Depok, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). FOTO/IST
DEPOK - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pendekatan Quintuple Helix dalam upaya pembangunan desa di wilayah perbatasan dan kepulauan kecil. Dengan pendekatan ini diharapkan pembangunan wilayah perbatasan dan kepulauan kecil lebih efektif dan efisien.
Hal ini disampaikan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo pada Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024 di Ruang Apung Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Festival bertema Sosia Saintika: Kelindan Asa dalam Karya Anak Bangsa itu menampilkan diseminasi dan pameran produk serta prototipe hasil program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan solusi inovatif bagi pembangunan desa.
La Ode menegaskan, kolaborasi lintas sektor melalui konsep Quintuple Helix bukan sekadar jargon. Ini merupakan pendekatan strategis yang melibatkan lima elemen penting, pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan lingkungan.
Setiap pihak harus memahami peranannya masing-masing, karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan lebih berperan sebagai pembuat kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi nyata dari berbagai pihak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
"Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, kolaborasi Quintuple Helix perlu diharmonisasikan dari perencanaan hingga evaluasi. Setiap elemen memiliki peran penting. Dengan kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak ini, pembangunan wilayah perbatasan dan kepulauan kecil di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien," katanya.
La Ode menerangkan, terdapat 1.952 desa di wilayah perbatasan. Ia memberikan contoh konkret terkait penanganan stunting. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, dan diperlukan peran penting dari semua pihak termasuk dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Ia juga menekankan pentingnya penanganan inflasi di tingkat kabupaten/kota, di mana desa harus memastikan kebutuhan pokok terpenuhi, dimulai dengan pendataan di tingkat keluarga.
Selain pentingnya Quintuple Helix, La Ode juga menyoroti program pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa yang sedang dilaksanakan Kemendagri untuk mendukung penguatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Pelatihan P3PD 2024 mencakup 9 pokok bahasan, antara lain, penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan desa yang inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang transparan, Gerakan PKK dan Posyandu, kewirausahaan desa, pengelolaan data dan informasi desa, hingga materi kepemimpinan.
"Melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa yang sedang berlangsung saat ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Desa maju, daerah maju, Indonesia maju," kata La Ode.
Lihat Juga: Pesan Waketum Perindo kepada Kader di DPRD: APBD Senjata Utama untuk Dorong Pembangunan Daerah
Hal ini disampaikan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo pada Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2024 di Ruang Apung Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Festival bertema Sosia Saintika: Kelindan Asa dalam Karya Anak Bangsa itu menampilkan diseminasi dan pameran produk serta prototipe hasil program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan solusi inovatif bagi pembangunan desa.
La Ode menegaskan, kolaborasi lintas sektor melalui konsep Quintuple Helix bukan sekadar jargon. Ini merupakan pendekatan strategis yang melibatkan lima elemen penting, pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan lingkungan.
Setiap pihak harus memahami peranannya masing-masing, karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan lebih berperan sebagai pembuat kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi nyata dari berbagai pihak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
"Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, kolaborasi Quintuple Helix perlu diharmonisasikan dari perencanaan hingga evaluasi. Setiap elemen memiliki peran penting. Dengan kolaborasi yang harmonis antara berbagai pihak ini, pembangunan wilayah perbatasan dan kepulauan kecil di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien," katanya.
La Ode menerangkan, terdapat 1.952 desa di wilayah perbatasan. Ia memberikan contoh konkret terkait penanganan stunting. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, dan diperlukan peran penting dari semua pihak termasuk dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Ia juga menekankan pentingnya penanganan inflasi di tingkat kabupaten/kota, di mana desa harus memastikan kebutuhan pokok terpenuhi, dimulai dengan pendataan di tingkat keluarga.
Selain pentingnya Quintuple Helix, La Ode juga menyoroti program pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa yang sedang dilaksanakan Kemendagri untuk mendukung penguatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Pelatihan P3PD 2024 mencakup 9 pokok bahasan, antara lain, penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan desa yang inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang transparan, Gerakan PKK dan Posyandu, kewirausahaan desa, pengelolaan data dan informasi desa, hingga materi kepemimpinan.
"Melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa yang sedang berlangsung saat ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Desa maju, daerah maju, Indonesia maju," kata La Ode.
Lihat Juga: Pesan Waketum Perindo kepada Kader di DPRD: APBD Senjata Utama untuk Dorong Pembangunan Daerah
(abd)
tulis komentar anda