Putu Dorong Pemerintah Berikutnya Punya Komitmen terhadap Pelestarian Seni Budaya
Sabtu, 20 Juli 2024 - 17:53 WIB
Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana saat kunjungan ke Museum Prabu Siliwangi di Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath Kelurahan Karang Tengah, Kota Sukabumi. Foto/Istimewa
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana mendorong political will dan komitmen pemerintahan berikutnya dalam mendukung pelestarian seni budaya dan warisan luhur nusantara melalui museum. Museum merupakan rumah tertinggi kebudayaan, rumah abadi peradaban dan rumah sumber inspirasi.
“Juga mendorong agar setiap lembaga dan institusi menarasikan kemuliaan sejarah dan perjalanannya untuk membangun museum dan bisa semua ternarasi mulia di museum,” ujar Putu saat melakukan kunjungan ke Museum Prabu Siliwangi di Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath Kelurahan Karang Tengah, Kota Sukabumi, Jawa Barat dikutip pada Sabtu (20/7/2024).
“Indonesia dengan kekayaan khazanah seni budaya dan keragaman flora fauna serta perjalanan dari masa pra sejarah, kerajaan, kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan hingga saat ini, seyogianya bisa menjadi negeri sejuta museum. Jas Merah, jangan pernah melupakan sejarah,” kata Putu yang dalam kesempatan itu diundang langsung oleh Pendiri Museum Prabu Siliwangi KH. Fajar Laksana.
Putu mengaku membahas berbagai isu dalam pertemuan itu. Namun pada intinya mereka ingin mewujudkan adanya payung hukum untuk melindungi segala pusaka atau warisan budaya bangsa dari para leluhur sejak zaman dahulu, mungkin tidak hanya zaman kerajaan tapi juga pra sejarah. Dalam paparannya, Putu yang juga sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini menyampaikan komitmennya untuk mengawal seni budaya dari awal.
Bahkan, Putu mengatakan secara pribadi juga memiliki Museum Rudana yang berada di Bali. Kemudian, Putu juga menjelaskan tentang Sapta Karsa Permuseuman Indonesia saat didaulat menjadi keynote speach di Museum Prabu Siliwangi tersebut.
“Ketiga juga bagaimana perjuangan kita untuk mewujudkan RUU Permuseuman dan juga inisiasi tentang RUU yang berhubungan dengan Omnibus Kebudayaan. Mungkin payung hukum RUU Pemuseuman ini menjadi sangat urgent, Omnibus Kebudayaan juga sangat urgent. Karena kemajuan bangsa secara ekonomi dan kemandirian ekonomi, juga kedaulatan politik harus didukung dengan sejarah dan kebudayaan bangsa,” kata Putu.
Dia menilai, founding fathers dan tokoh-tokoh bangsa sudah menggaungkan komitmen agar berdikari dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, kata dia, berdikari dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan juga harus terus dikawal agar betul-betul undang-undang atau RUU yang diusulkan memayungi baik tentang penemuan cagar budaya melalui UU Cagar Budaya hingga mulai pemajuan kebudayaan dengan UU Pemajuan Kebudayaan.
“Tapi di sisi lain tempat mulai atau rumahnya yang mengandung makna rumah tertinggi kebudayaan, rumah abadi peradaban dan rumah sumber inspirasi, menjadi tempat mulia yang mengawal, menarasikan, menampilkan dan memuliakan seluruh warisan luhur bangsa yaitu tentunya museum ataupun tempat-tempat lainnya yang harus memiliki payung hukumnya," tuturnya.
“Juga mendorong agar setiap lembaga dan institusi menarasikan kemuliaan sejarah dan perjalanannya untuk membangun museum dan bisa semua ternarasi mulia di museum,” ujar Putu saat melakukan kunjungan ke Museum Prabu Siliwangi di Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath Kelurahan Karang Tengah, Kota Sukabumi, Jawa Barat dikutip pada Sabtu (20/7/2024).
“Indonesia dengan kekayaan khazanah seni budaya dan keragaman flora fauna serta perjalanan dari masa pra sejarah, kerajaan, kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan hingga saat ini, seyogianya bisa menjadi negeri sejuta museum. Jas Merah, jangan pernah melupakan sejarah,” kata Putu yang dalam kesempatan itu diundang langsung oleh Pendiri Museum Prabu Siliwangi KH. Fajar Laksana.
Putu mengaku membahas berbagai isu dalam pertemuan itu. Namun pada intinya mereka ingin mewujudkan adanya payung hukum untuk melindungi segala pusaka atau warisan budaya bangsa dari para leluhur sejak zaman dahulu, mungkin tidak hanya zaman kerajaan tapi juga pra sejarah. Dalam paparannya, Putu yang juga sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini menyampaikan komitmennya untuk mengawal seni budaya dari awal.
Bahkan, Putu mengatakan secara pribadi juga memiliki Museum Rudana yang berada di Bali. Kemudian, Putu juga menjelaskan tentang Sapta Karsa Permuseuman Indonesia saat didaulat menjadi keynote speach di Museum Prabu Siliwangi tersebut.
“Ketiga juga bagaimana perjuangan kita untuk mewujudkan RUU Permuseuman dan juga inisiasi tentang RUU yang berhubungan dengan Omnibus Kebudayaan. Mungkin payung hukum RUU Pemuseuman ini menjadi sangat urgent, Omnibus Kebudayaan juga sangat urgent. Karena kemajuan bangsa secara ekonomi dan kemandirian ekonomi, juga kedaulatan politik harus didukung dengan sejarah dan kebudayaan bangsa,” kata Putu.
Dia menilai, founding fathers dan tokoh-tokoh bangsa sudah menggaungkan komitmen agar berdikari dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, kata dia, berdikari dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan juga harus terus dikawal agar betul-betul undang-undang atau RUU yang diusulkan memayungi baik tentang penemuan cagar budaya melalui UU Cagar Budaya hingga mulai pemajuan kebudayaan dengan UU Pemajuan Kebudayaan.
“Tapi di sisi lain tempat mulai atau rumahnya yang mengandung makna rumah tertinggi kebudayaan, rumah abadi peradaban dan rumah sumber inspirasi, menjadi tempat mulia yang mengawal, menarasikan, menampilkan dan memuliakan seluruh warisan luhur bangsa yaitu tentunya museum ataupun tempat-tempat lainnya yang harus memiliki payung hukumnya," tuturnya.
tulis komentar anda