Menag Diusulkan dari Intelijen usai 5 Kader NU ke Israel, PBNU: Wah itu Berlebihan
Rabu, 17 Juli 2024 - 11:04 WIB
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi tidak sepakat dengan usulan Menteri Agama (Menag) dari kalangan intelijen. Foto/Tangkapan layar YouTube
JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi tidak sepakat dengan usulan Menteri Agama (Menag) dari kalangan intelijen. Menurut pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini, usulan Pengamat Politik dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan itu berlebihan.
Adapun usulan Syahganda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar mengangkat Menteri Agama (Menag) dari kalangan intelijen sebagai buntut dari peristiwa lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) berkunjung ke Israel. Dalam kunjungan itu, lima pemuda tersebut bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
"Wah saya kira itu berlebihan, yang dibutuhkan sosok yang punya integritas dan kemampuan sesuai bidangnya," ujar Gus Fahrur kepada SINDOnews, Rabu (17/7/2024).
Dia mengatakan, soal kunjungan ke Israel memang belum ada undang-undang (UU) yang mengatur. "Kalau mau dilarang dapat diterbitkan aturan UU atau Keppres (Keputusan Presiden, red) sudah cukup memadai, tidak harus Menag," pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar mengangkat Menteri Agama (Menag) dari kalangan intelijen. Syahganda yakin Menag dari kalangan intelijen mampu mengawasi langsung kelompok-kelompok tertentu dan agendanya terkait Israel di Indonesia.
"Sebab, rencana Prabowo menggerakkan 3 batalyon tentara ke Palestina dan penggalangan secara intensif masyarakat internasional untuk pembebasan Palestina akan terhambat jika ada unsur-unsur masyarakat yang mungkin terinfiltrasi agenda Israel di Indonesia," ujar Syahganda, Selasa (16/7/2024).
Syahganda mengatakan bahwa agenda Prabowo untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel harus didukung secara totalitas oleh rakyat Indonesia. Menurut dia, dukungan itu bisa berupa ikut serta dalam gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), penggalangan donasi maupun doa untuk rakyat Palestina
"Pemerintah sendiri juga harus mulai memboikot penggunaan produk-produk Israel," ungkap Syahganda merespons lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) berkunjung ke Israel.
"Pertemuan 5 aktivis NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita Prabowo Subianto untuk memerdekakan Palestina saat ini," ungkap Syahganda.
Dia mengatakan, Indonesia secara resmi tidak mengakui negara Israel, sehingga tidak mungkin ada kunjungan orang Indonesia ke pejabat negara Israel tanpa sebuah hubungan konspiratif yang mungkin membahayakan agenda kebangsaan Indonesia.
Adapun usulan Syahganda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar mengangkat Menteri Agama (Menag) dari kalangan intelijen sebagai buntut dari peristiwa lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) berkunjung ke Israel. Dalam kunjungan itu, lima pemuda tersebut bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
"Wah saya kira itu berlebihan, yang dibutuhkan sosok yang punya integritas dan kemampuan sesuai bidangnya," ujar Gus Fahrur kepada SINDOnews, Rabu (17/7/2024).
Dia mengatakan, soal kunjungan ke Israel memang belum ada undang-undang (UU) yang mengatur. "Kalau mau dilarang dapat diterbitkan aturan UU atau Keppres (Keputusan Presiden, red) sudah cukup memadai, tidak harus Menag," pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar mengangkat Menteri Agama (Menag) dari kalangan intelijen. Syahganda yakin Menag dari kalangan intelijen mampu mengawasi langsung kelompok-kelompok tertentu dan agendanya terkait Israel di Indonesia.
"Sebab, rencana Prabowo menggerakkan 3 batalyon tentara ke Palestina dan penggalangan secara intensif masyarakat internasional untuk pembebasan Palestina akan terhambat jika ada unsur-unsur masyarakat yang mungkin terinfiltrasi agenda Israel di Indonesia," ujar Syahganda, Selasa (16/7/2024).
Syahganda mengatakan bahwa agenda Prabowo untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel harus didukung secara totalitas oleh rakyat Indonesia. Menurut dia, dukungan itu bisa berupa ikut serta dalam gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), penggalangan donasi maupun doa untuk rakyat Palestina
"Pemerintah sendiri juga harus mulai memboikot penggunaan produk-produk Israel," ungkap Syahganda merespons lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) berkunjung ke Israel.
"Pertemuan 5 aktivis NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita Prabowo Subianto untuk memerdekakan Palestina saat ini," ungkap Syahganda.
Dia mengatakan, Indonesia secara resmi tidak mengakui negara Israel, sehingga tidak mungkin ada kunjungan orang Indonesia ke pejabat negara Israel tanpa sebuah hubungan konspiratif yang mungkin membahayakan agenda kebangsaan Indonesia.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda