Kepala BP2MI Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar Perdagangan Orang
Selasa, 04 Juni 2024 - 22:03 WIB
Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk barani menangkap mafia besar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). FOTO/IST
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk barani menangkap mafia besar Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ). Benny berpendapat, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar menjadi pemicu kasus TPPO dengan berbagai modus terus memakan korban, bahkan intelektual seperti mahasiswa jadi korban.
"Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," ujar Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikutip, Selasa (4/6/2024).
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar atau otak kejahatannya berkomplotan degan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara. Seperti oknum aparat penegak hukum atau APH.
Dia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan mafia TPPO dan oknum ApH yang melindungi para mafia tersebut. Dia menekankan negara harus hadir untuk melindungi warganya.
"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," imbuhnya.
BP2MI mengingatkan para sivitas akademika perlu memperhatikan penawaran, hingga alur penempatan kerja diberikan kaki tangan mafia TPPO. Hal itu perlu agar terhindar jadi korban TPPO.
Dalam hal dokumen misalnya penempatan kerja di luar negeri yang dilakukan secara resmi menggunakan visa kerja, sementara bila ilegal dokumen digunakan berkedok visa umrah dan visa turis. Para sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, bahkan prosedur pemberangkatan dilakukan secara cepat, hingga menanggung seluruh biaya.
"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, BP2MI memiliki daftar nama 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi, hal ini yang perlu dipastikan para sivitas akademika saat mendapatkan tawaran pekerjaan. Modus lainnya yakni lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan di luar negeri, padahal LPK tak memiliki kewenangan penempatan.
"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," ucapnya.
BP2MI membeberkan sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah. Para sivitas akademika diharapkan sudah mendapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat, agar semakin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.
"Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga pendidikan," pungkasnya.
"Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," ujar Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikutip, Selasa (4/6/2024).
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar atau otak kejahatannya berkomplotan degan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara. Seperti oknum aparat penegak hukum atau APH.
Dia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan mafia TPPO dan oknum ApH yang melindungi para mafia tersebut. Dia menekankan negara harus hadir untuk melindungi warganya.
"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," imbuhnya.
BP2MI mengingatkan para sivitas akademika perlu memperhatikan penawaran, hingga alur penempatan kerja diberikan kaki tangan mafia TPPO. Hal itu perlu agar terhindar jadi korban TPPO.
Dalam hal dokumen misalnya penempatan kerja di luar negeri yang dilakukan secara resmi menggunakan visa kerja, sementara bila ilegal dokumen digunakan berkedok visa umrah dan visa turis. Para sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, bahkan prosedur pemberangkatan dilakukan secara cepat, hingga menanggung seluruh biaya.
"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, BP2MI memiliki daftar nama 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi, hal ini yang perlu dipastikan para sivitas akademika saat mendapatkan tawaran pekerjaan. Modus lainnya yakni lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan di luar negeri, padahal LPK tak memiliki kewenangan penempatan.
"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," ucapnya.
BP2MI membeberkan sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah. Para sivitas akademika diharapkan sudah mendapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat, agar semakin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.
"Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga pendidikan," pungkasnya.
(abd)
tulis komentar anda