Waketum Perindo: Pemilu 2024 Banyak Praktik Kecurangan, Koruptif, dan Nepotisme
Kamis, 21 Maret 2024 - 15:56 WIB
Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Pemilu 2024 banyak diwarnai kecurangan, koruptif, nepotisme dan tidak menjunjung konstitusi. Foto/MPI/ari sandita
JAKARTA - Waketum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, demokrasi dalam Pemilu 2024 ini dinilai telah tercederai. Pasalnya, pemilu kali ini merupakan pemilu dengan berbagai praktik dugaan kecurangan.
"Saya menilai demokrasi yang sejatinya itu berupa partisipasi publik dan kompetisi sehat itu agak tercederai, ini pemilu cukup berutal dan dilakukan dengan berbagai praktik yang sangat koruptif, nepotisme, dan tak menjunjung tinggi hukum serta konstitusi yang ada," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (21/3/2024).
Maka itu, kata dia, demokrasi saat ini harus menjadi perhatian semua orang lantaran dalam proses tersebut menjadi upaya bagi bangsa Indonesia tampil di hadapan dunia. Dengan reputasi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi.
Ferry menambahkan, pemilu itu sejatinya tak hanya memilih pemimpin, yakni presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, DPD saja. Pemilu itu harus bisa melibatkan seluas-luasnya masyarakat Indonesia dalam memilih calon pemimpin tanpa intimidasi, tanpa manipulasi.
"Saya menilai masih banyak praktik kecurangan yang muncul dalam proses pemilu, kasat mata praktik money politics, praktik intimidasi yang tidak mencerminkan pemilu berkualitas," katanya.
"Saya menilai demokrasi yang sejatinya itu berupa partisipasi publik dan kompetisi sehat itu agak tercederai, ini pemilu cukup berutal dan dilakukan dengan berbagai praktik yang sangat koruptif, nepotisme, dan tak menjunjung tinggi hukum serta konstitusi yang ada," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (21/3/2024).
Maka itu, kata dia, demokrasi saat ini harus menjadi perhatian semua orang lantaran dalam proses tersebut menjadi upaya bagi bangsa Indonesia tampil di hadapan dunia. Dengan reputasi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi.
Ferry menambahkan, pemilu itu sejatinya tak hanya memilih pemimpin, yakni presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, DPD saja. Pemilu itu harus bisa melibatkan seluas-luasnya masyarakat Indonesia dalam memilih calon pemimpin tanpa intimidasi, tanpa manipulasi.
"Saya menilai masih banyak praktik kecurangan yang muncul dalam proses pemilu, kasat mata praktik money politics, praktik intimidasi yang tidak mencerminkan pemilu berkualitas," katanya.
(cip)
tulis komentar anda