Demo Hari Ini, GPKR Desak DPR Gunakan Hak Angket Kecurangan Pilpres
Selasa, 19 Maret 2024 - 11:40 WIB
Presidium GPKR M. Din Syamsuddin mengatakan bahwa demo nantinya sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil. Foto/Ist
JAKARTA - Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) bakal menggelar demonstrasi secara damai di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Demo tersebut dimulai setelah zuhur hingga berbuka puasa dan salat maghrib berjemaah.
Tokoh nasional sekaligus Presidium GPKR M. Din Syamsuddin mengatakan bahwa demo nantinya sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil.
GPKR menegaskan bahwa hal ini merusak demokrasi Indonesia, merampas hak rakyat, dan meruntuhkan kedaulatan rakyat. GKPR mendorong dan menuntut DPR melaksanakan hak angket untuk mengusut berbagai pelanggaran khususnya dalam pilpres, yang ditandai dengan kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
GPKR mengajak semua komponen masyarakat, termasuk para akademisi, ulama, mahasiswa untuk memperbaiki kerusakan parah yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menghancurkan demokrasi dengan membangun dinasti politik lewat jalur demokrasi yang dicacatkan oleh berbagai penyelewengan kekuasaan.
Menurut dia, sudah sepantasnya dan saatnya rakyat melalui para wakilnya di Senayan memakzulkan Jokowi sebagai biang kerusakan. Din menuturkan, demo nanti adalah Aksi Rakyat Berdaulat Menggugat Pemilu/Pilpres Cacat yang tentunya tidak hanya sekali dilakukan, namun akan diikuti dengan aksi-aksi berikutnya.
Mereka bersikeras bahwa perbaikan sistem politik Indonesia memerlukan upaya yang berkelanjutan. Dalam aksi yang dipimpin oleh koordinator lapangan Moh Jumhur Hidayat, masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya bahkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara akan bergabung untuk menuntut keadilan.
Mereka bergerak dengan semangat Cegah Kezaliman dengan bersama-sama ikut berdemo. Peserta aksi diperbolehkan menggunakan pakaian sesuai preferensi masing-masing, asalkan sopan dan nyaman untuk bergerak.
Namun, diharapkan mereka menggunakan tanda pengenal khusus seperti pita merah putih atau pita merah putih di kepala. GPKR mengajak semua elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi damai menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
Tokoh nasional sekaligus Presidium GPKR M. Din Syamsuddin mengatakan bahwa demo nantinya sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilpres 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil.
GPKR menegaskan bahwa hal ini merusak demokrasi Indonesia, merampas hak rakyat, dan meruntuhkan kedaulatan rakyat. GKPR mendorong dan menuntut DPR melaksanakan hak angket untuk mengusut berbagai pelanggaran khususnya dalam pilpres, yang ditandai dengan kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Baca Juga
GPKR mengajak semua komponen masyarakat, termasuk para akademisi, ulama, mahasiswa untuk memperbaiki kerusakan parah yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menghancurkan demokrasi dengan membangun dinasti politik lewat jalur demokrasi yang dicacatkan oleh berbagai penyelewengan kekuasaan.
Menurut dia, sudah sepantasnya dan saatnya rakyat melalui para wakilnya di Senayan memakzulkan Jokowi sebagai biang kerusakan. Din menuturkan, demo nanti adalah Aksi Rakyat Berdaulat Menggugat Pemilu/Pilpres Cacat yang tentunya tidak hanya sekali dilakukan, namun akan diikuti dengan aksi-aksi berikutnya.
Mereka bersikeras bahwa perbaikan sistem politik Indonesia memerlukan upaya yang berkelanjutan. Dalam aksi yang dipimpin oleh koordinator lapangan Moh Jumhur Hidayat, masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya bahkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara akan bergabung untuk menuntut keadilan.
Mereka bergerak dengan semangat Cegah Kezaliman dengan bersama-sama ikut berdemo. Peserta aksi diperbolehkan menggunakan pakaian sesuai preferensi masing-masing, asalkan sopan dan nyaman untuk bergerak.
Namun, diharapkan mereka menggunakan tanda pengenal khusus seperti pita merah putih atau pita merah putih di kepala. GPKR mengajak semua elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi damai menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
(rca)
tulis komentar anda