FBR Dukung Keberlanjutan Pembangunan IKN Lewat Ganjar-Mahfud
Jum'at, 19 Januari 2024 - 09:44 WIB
Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim mengatakan pihaknya mendukung keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur oleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Foto/TPN
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim mengatakan pihaknya mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Keberlanjutan ini didapatkan melalui pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
"Bukan cuma FBR tapi semua ruh masyarakat Betawi bersepakat untuk mendukung apa yang telah diputuskan oleh pemerintah memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam di Kalimantan Timur dan kami yakin bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud akan melanjutkan program itu," ujar Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).
Baca juga: Ketum FBR Sebut Ganjar Sosok Pemimpin Humble, Mahfud Tidak Pelit Ilmu
Menurutnya, kebijakan tentang IKN tidak dapat ditolak karena telah menghabiskan anggaran negara. Sehingga diperlukan keberlanjutanagar kebijakan tersebut dapat berhasil.
"Karena saya kira kita tidak bisa menolak kalau memang program itu baik perlu dilanjutkan kalau ada hal yang kurang maka tinggal diperbaiki. Jadi jangan kemudian menolak segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan terdahulu dan ini bentuk kedewasaan dalam memimpin," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa program IKN tidak dapat ditinggalkan karena telah diputuskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022. Bahkan, Jakarta akan dibuat undang-undang baru dengan revisi undang-undang sebelumnya RUU Daerah Khusus Jakarta.
"Bukan cuma FBR tapi semua ruh masyarakat Betawi bersepakat untuk mendukung apa yang telah diputuskan oleh pemerintah memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam di Kalimantan Timur dan kami yakin bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud akan melanjutkan program itu," ujar Lutfi dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).
Baca juga: Ketum FBR Sebut Ganjar Sosok Pemimpin Humble, Mahfud Tidak Pelit Ilmu
Menurutnya, kebijakan tentang IKN tidak dapat ditolak karena telah menghabiskan anggaran negara. Sehingga diperlukan keberlanjutanagar kebijakan tersebut dapat berhasil.
"Karena saya kira kita tidak bisa menolak kalau memang program itu baik perlu dilanjutkan kalau ada hal yang kurang maka tinggal diperbaiki. Jadi jangan kemudian menolak segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan terdahulu dan ini bentuk kedewasaan dalam memimpin," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa program IKN tidak dapat ditinggalkan karena telah diputuskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022. Bahkan, Jakarta akan dibuat undang-undang baru dengan revisi undang-undang sebelumnya RUU Daerah Khusus Jakarta.
Lihat Juga :