Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Sumut, PPP: Ketidaknetralan Pemerintah Bisa Picu Perlawanan Rakyat
Sabtu, 11 November 2023 - 18:09 WIB
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya sejak awal sudah dikhawatirkan. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Baliho bergambar Capres dan Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD kembali dicopot atau diturunkan oleh orang tak dikenal. Kali ini, peristiwa tersebut terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya sejak awal sudah dikhawatirkan.
Baca juga: Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran oleh Oknum Polisi Harus Ditindak Tegas
"Itu yang kita khawatirkan sejak awal, keterlibatan aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024,” ujar pria yang akrab disapa Awiek di sela-sela kegiatan pembekalan Caleg PPP se-Indonesia yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengingatkan aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.
"Ketika aparat tidak netral itu akan memicu terjadinya kerusuhan maupun gesekan sosial. Kita selalu katakan bahwa, ketidaknetralan pemerintah itu akan memicu perlawanan rakyat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya sejak awal sudah dikhawatirkan.
Baca juga: Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran oleh Oknum Polisi Harus Ditindak Tegas
"Itu yang kita khawatirkan sejak awal, keterlibatan aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024,” ujar pria yang akrab disapa Awiek di sela-sela kegiatan pembekalan Caleg PPP se-Indonesia yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengingatkan aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.
"Ketika aparat tidak netral itu akan memicu terjadinya kerusuhan maupun gesekan sosial. Kita selalu katakan bahwa, ketidaknetralan pemerintah itu akan memicu perlawanan rakyat,” jelasnya.
Lihat Juga :