Besok Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI
Kamis, 09 November 2023 - 12:47 WIB
KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto. Agus diusulkan menjadi calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Foto/Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Sebelum tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto , Komisi I DPR akan melakukan rangkaian verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi digelar Jumat (10/11/2023).
"Rangkaiannya akan mulai esok, yaitu verifikasi administrasi," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Dalam tahapan verifikasi administrasi ini, kata Meutya, calon Panglima TNI diminta melengkapi sejumlah kelengkapan administrasi seperti daftar riwayat hidup, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Pendidik (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
"Kemudian LHKPN tahun 2022, kemudian SPT Pajak tahun 2022 dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah," ujarnya.
Legislator dari Partai Golkar itu menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi ini akan diperiksa kembali Komisi I DPR sebelum dilakukannya fit and proper test. Dalam penyerahan dokumen ini, Jenderal TNI Agus Subiyanto tak diwajibkan untuk hadir secara langsung.
"Tidak wajib, tidak wajib (hadir). Kalau beliau mau datang bisa, tidak datang juga bisa. Tapi nanti pimpinan sebelum RDP mulai, akan duduk bersama dan akan melihat kelengkapan," pungkasnya.
"Rangkaiannya akan mulai esok, yaitu verifikasi administrasi," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Dalam tahapan verifikasi administrasi ini, kata Meutya, calon Panglima TNI diminta melengkapi sejumlah kelengkapan administrasi seperti daftar riwayat hidup, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Pendidik (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
"Kemudian LHKPN tahun 2022, kemudian SPT Pajak tahun 2022 dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah," ujarnya.
Legislator dari Partai Golkar itu menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi ini akan diperiksa kembali Komisi I DPR sebelum dilakukannya fit and proper test. Dalam penyerahan dokumen ini, Jenderal TNI Agus Subiyanto tak diwajibkan untuk hadir secara langsung.
"Tidak wajib, tidak wajib (hadir). Kalau beliau mau datang bisa, tidak datang juga bisa. Tapi nanti pimpinan sebelum RDP mulai, akan duduk bersama dan akan melihat kelengkapan," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(zik)
tulis komentar anda