Dewan Pers Nilai Pernyataan Jokowi soal Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja Masukan Positif
Kamis, 09 Februari 2023 - 15:53 WIB
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana. Foto/MPI
JAKARTA - Dewan Pers menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pers sedang tidak baik-baik saja merupakan masukan positif yang harus diperbaiki bersama. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/2/2023).
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers , Yadi Hendriana mengatakan, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut merupakan pernyataan yang harus bersama-sama diperbaiki.
"Dewan Pers menganggap pernyataan Presiden adalah concern positif terhadap pers," kata Yadi saat dihubungi MNC Portal Indonesia melalui saluran telepon, Kamis (9/2/2023).
Indonesia mengalami peningkatan jumlah media online yang tumbuh subur. Namun, meningkatan jumlah media tersebut tidak dibarengi dengan kualitas dari jurnalis yang ada di dalam media tersebut.
"Pertama secara kualitas memang pers kita ada problem. Banyaknya media online tidak dibarengi dengan kualitas jurnalis yang mumpuni," tambahnya.
Dia membeberkan tercatat selama tahun 2022 ada ada 691 kasus pengaduan ke Dewan Pers. Dari total pengaduan karya pers tersebut sebanyak 97 persen terjadi di media online.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut, menjadi catatan bagi insan pers untuk berbenah. Berdasarkan jenisnya, pelanggaran verifikasi menjadi yang paling banyak dilanggar media digital.
"Pelanggarannya beragam, berupa berita tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, berita bohong, berita asal kutip dari sosial media dengan informasi tidak jelas dan berita-berita hanya amplifikasi klik bite dan juga berita berita asusila," jelasnya.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers , Yadi Hendriana mengatakan, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut merupakan pernyataan yang harus bersama-sama diperbaiki.
"Dewan Pers menganggap pernyataan Presiden adalah concern positif terhadap pers," kata Yadi saat dihubungi MNC Portal Indonesia melalui saluran telepon, Kamis (9/2/2023).
Baca Juga
Indonesia mengalami peningkatan jumlah media online yang tumbuh subur. Namun, meningkatan jumlah media tersebut tidak dibarengi dengan kualitas dari jurnalis yang ada di dalam media tersebut.
"Pertama secara kualitas memang pers kita ada problem. Banyaknya media online tidak dibarengi dengan kualitas jurnalis yang mumpuni," tambahnya.
Dia membeberkan tercatat selama tahun 2022 ada ada 691 kasus pengaduan ke Dewan Pers. Dari total pengaduan karya pers tersebut sebanyak 97 persen terjadi di media online.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut, menjadi catatan bagi insan pers untuk berbenah. Berdasarkan jenisnya, pelanggaran verifikasi menjadi yang paling banyak dilanggar media digital.
"Pelanggarannya beragam, berupa berita tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, berita bohong, berita asal kutip dari sosial media dengan informasi tidak jelas dan berita-berita hanya amplifikasi klik bite dan juga berita berita asusila," jelasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda