DPR Minta KPU Tak Jalan Sendiri Terkait Pilkada
Senin, 11 Mei 2015 - 11:27 WIB
DPR Minta KPU Tak Jalan Sendiri Terkait Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, harus ada kejelasan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan pilkada terhadap partai politik (Parpol) yang kepengurusannya masih bersengketa.
Menurutnya, DPR sulit membiarkan KPU berjalan sendiri dalam melaksanakan pilkada dengan banyaknya ketidaksepakatan sejak awal terkait penyelenggaraan pilkada tersebut.
"Karena itulah kita duduk terus-menerus (menggelar rapat), sebelum masuk ke masa sidang hari Senin depan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
"Kira-kira jalur yang mau ditempuh ini, jalur apa? Apakah jalur revisi UU, apakah jalur pengadilan, artinya itu ada ketidakpastian dan ketidakjelasan," imbuhnya.
Menurut Fahri, efek dari ketidakjelasan dari peraturan yang dibuat KPU akan memungkinkan sengketa kepengurusan partai menjadi bom waktu di banyak daerah.
"Ini akan tidak terkendali. Kita tidak mau itu terjadi. Karena itu, yang mau dikonsultasikan terakhir kira-kira jalur apa yang mau ditempuh," tandasnya.
Menurutnya, DPR sulit membiarkan KPU berjalan sendiri dalam melaksanakan pilkada dengan banyaknya ketidaksepakatan sejak awal terkait penyelenggaraan pilkada tersebut.
"Karena itulah kita duduk terus-menerus (menggelar rapat), sebelum masuk ke masa sidang hari Senin depan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
"Kira-kira jalur yang mau ditempuh ini, jalur apa? Apakah jalur revisi UU, apakah jalur pengadilan, artinya itu ada ketidakpastian dan ketidakjelasan," imbuhnya.
Menurut Fahri, efek dari ketidakjelasan dari peraturan yang dibuat KPU akan memungkinkan sengketa kepengurusan partai menjadi bom waktu di banyak daerah.
"Ini akan tidak terkendali. Kita tidak mau itu terjadi. Karena itu, yang mau dikonsultasikan terakhir kira-kira jalur apa yang mau ditempuh," tandasnya.
(maf)
