Kriteria Menteri yang Pantas Diganti versi PDIP
Minggu, 10 Mei 2015 - 03:02 WIB
Kriteria Menteri yang Pantas Diganti versi PDIP
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri membeberkan kriteria menteri yang pantas di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, kriteria pertama adalah harus dilihat apakah menteri itu mampu menyelesaikan masalah internal di sektor yang dipimpinnya.
"Kalau kemiskinan petani, nelayan, kemudian daya saing produk masih rendah, kemudian industri hilir belum berkembang, dan itu tidak terselesaikan maka harus di-record dengan baik," ujar Rokhmin saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya FM bertema "Menanti Sabda Reshuffle" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Sabtu (9/5/2015).
Kedua, menteri yang pantas diganti apabila sektor yang dipimpinnya tidak melakukan banyak hal terkait persoalan bangsa yang terjadi saat ini.
Rokhmin mencontohkan, meningkatnya angka pengangguran dari 7,5 juta di Oktober 2014 menjadi 8 juta hingga saat ini banyak disumbang oleh kebijakan menteri yang tidak sejalan dengan presidennya.
"Jadi, kalau ada menteri yang kebijakannya menciptakan pengangguran, nah itu yang mungkin di-reshuffle oleh Jokowi," kata Rokhmin.
Menteri Kelautan dan Perikanan di era Megawati tersebut menambahkan, kriteria menteri yang demikian dapat disebut sebagai komprador dan tentu harus diganti.
"Anda bisa kira sendiri, tapi kita kan cerdas dengan kriteria itu bisa melihat," pungkasnya.
Menurutnya, kriteria pertama adalah harus dilihat apakah menteri itu mampu menyelesaikan masalah internal di sektor yang dipimpinnya.
"Kalau kemiskinan petani, nelayan, kemudian daya saing produk masih rendah, kemudian industri hilir belum berkembang, dan itu tidak terselesaikan maka harus di-record dengan baik," ujar Rokhmin saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya FM bertema "Menanti Sabda Reshuffle" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Sabtu (9/5/2015).
Kedua, menteri yang pantas diganti apabila sektor yang dipimpinnya tidak melakukan banyak hal terkait persoalan bangsa yang terjadi saat ini.
Rokhmin mencontohkan, meningkatnya angka pengangguran dari 7,5 juta di Oktober 2014 menjadi 8 juta hingga saat ini banyak disumbang oleh kebijakan menteri yang tidak sejalan dengan presidennya.
"Jadi, kalau ada menteri yang kebijakannya menciptakan pengangguran, nah itu yang mungkin di-reshuffle oleh Jokowi," kata Rokhmin.
Menteri Kelautan dan Perikanan di era Megawati tersebut menambahkan, kriteria menteri yang demikian dapat disebut sebagai komprador dan tentu harus diganti.
"Anda bisa kira sendiri, tapi kita kan cerdas dengan kriteria itu bisa melihat," pungkasnya.
(zik)
