Ini Alasan Dewan Pertimbangan Golkar Usulkan Munaslub
Senin, 04 Mei 2015 - 17:03 WIB
Ini Alasan Dewan Pertimbangan Golkar Usulkan Munaslub
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menilai kondisi internal Partai Golkar saat ini tengah genting sehingga perlu digelar Munas Luar Biasa (Munaslub). Pasalnya, partai berlambang pohon beringin terancam tidak dapat mengikuti pilkada serentak 2015 karena dualisme kepengurusan.
"Kita tengah dihadapkan dalam tenggat waktu. Kondisi ini sangat mengancam Partai Golkar. Jangan sampai sejarah mencatat Partai Golkar tak bisa ikut pilkada karena ada pihak yang berkonflik," ujar Akbar di Kantor Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).
Akbar mengatakan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), partai politik yang tengah bersengketa hanya dapat mengikuti pilkada bila telah melakukan islah atau ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dia pun merasa pesimis, kubu Munas Ancol dan kubu Munas Bali dapat segera berdamai dengan dua cara tersebut hingga masa pendaftaran calon atau pasangan calon kepala daerah pada 26 hingga 28 Juli 2015.
"Munaslub ini, demi keinginan kita bersama agar Partai Golkar tetap jalan terus, berkiprah di kancah politik di Indonesia," tandas Akbar.
Terkait usulan Munaslub ini, mantan Ketua DPR ini menambahkan, ada sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I yang telah setuju dan mendukung usulan tersebut.
Menurut Akbar, para Ketua DPD I tersebut berpandangan Munaslub adalah jalan islah yang dapat ditempuh secara konstitusional sesuai dengan AD/ART partai.
"Munas itu apapun namanya, sebetulnya sama. Fungsinya mengambil keputusan penting dan strategis sebagai pedoman Partai Golkar ke depan. Salah satunya mengikuti Pilkada 2015," pungkas Akbar.
"Kita tengah dihadapkan dalam tenggat waktu. Kondisi ini sangat mengancam Partai Golkar. Jangan sampai sejarah mencatat Partai Golkar tak bisa ikut pilkada karena ada pihak yang berkonflik," ujar Akbar di Kantor Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).
Akbar mengatakan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), partai politik yang tengah bersengketa hanya dapat mengikuti pilkada bila telah melakukan islah atau ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dia pun merasa pesimis, kubu Munas Ancol dan kubu Munas Bali dapat segera berdamai dengan dua cara tersebut hingga masa pendaftaran calon atau pasangan calon kepala daerah pada 26 hingga 28 Juli 2015.
"Munaslub ini, demi keinginan kita bersama agar Partai Golkar tetap jalan terus, berkiprah di kancah politik di Indonesia," tandas Akbar.
Terkait usulan Munaslub ini, mantan Ketua DPR ini menambahkan, ada sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I yang telah setuju dan mendukung usulan tersebut.
Menurut Akbar, para Ketua DPD I tersebut berpandangan Munaslub adalah jalan islah yang dapat ditempuh secara konstitusional sesuai dengan AD/ART partai.
"Munas itu apapun namanya, sebetulnya sama. Fungsinya mengambil keputusan penting dan strategis sebagai pedoman Partai Golkar ke depan. Salah satunya mengikuti Pilkada 2015," pungkas Akbar.
(kri)
