Punya Kewenangan Besar, Polri Harus Terus Direformasi
Kamis, 30 April 2015 - 20:47 WIB
Punya Kewenangan Besar, Polri Harus Terus Direformasi
A
A
A
JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta untuk melakukan reformasi. Langkah itu dinilai penting karena institusi ini memiliki peran strategis dengan kewenanganya yang besar.
Anggota Gerakan Dekret Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad mengatakan ada beberapa alasan institusi Polri harus direformasi. Pertama, kata dia, kewenangan polisi terlampau besar yakni bisa menahan, menangkap dan menetapkan status seseorang menjadi tersangka.
"Kewenangan polisi itu luar biasa besar. Ini dipraktikan di negara komunis, di mana polisi punya otoritas besar," ujar Chalid dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).
Kedua, kata dia, struktur kepolisian sangat sentralistik. Kebijakan di satu Polsek pun harus sesuai dengan Mabes Polri. Ketiga, menyangkut anggaran kepolisian. Dia menilai biaya operasional kepolisian masih terbilang rendah.
Dia mencontohkan, biaya operasional di Polres Jakarta Selatan pada 2015 yang hanya untuk 36 kasus. "Pengaduan masyarakat lebih dari 50 kasus per hari. Dari mana anggarannya?" ucap Chalid.
Keempat, Polri harus melakukan pembenahan secara substantif. Kelima, memperbaiki pola rekrutmen anggota kepolisian. "Bisa jadi biaya masuk Akademisi Kepolisian sangat besar (mahal) dan tidak bisa dijangkau masyarakat miskin yang punya kemampuan," katanya.
Anggota Gerakan Dekret Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad mengatakan ada beberapa alasan institusi Polri harus direformasi. Pertama, kata dia, kewenangan polisi terlampau besar yakni bisa menahan, menangkap dan menetapkan status seseorang menjadi tersangka.
"Kewenangan polisi itu luar biasa besar. Ini dipraktikan di negara komunis, di mana polisi punya otoritas besar," ujar Chalid dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).
Kedua, kata dia, struktur kepolisian sangat sentralistik. Kebijakan di satu Polsek pun harus sesuai dengan Mabes Polri. Ketiga, menyangkut anggaran kepolisian. Dia menilai biaya operasional kepolisian masih terbilang rendah.
Dia mencontohkan, biaya operasional di Polres Jakarta Selatan pada 2015 yang hanya untuk 36 kasus. "Pengaduan masyarakat lebih dari 50 kasus per hari. Dari mana anggarannya?" ucap Chalid.
Keempat, Polri harus melakukan pembenahan secara substantif. Kelima, memperbaiki pola rekrutmen anggota kepolisian. "Bisa jadi biaya masuk Akademisi Kepolisian sangat besar (mahal) dan tidak bisa dijangkau masyarakat miskin yang punya kemampuan," katanya.
(dam)
