Kubu Ical Pertanyakan Sikap Muladi
Selasa, 28 April 2015 - 22:50 WIB
Kubu Ical Pertanyakan Sikap Muladi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi enggan memberikan kesaksian terkait sengketa kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya menyayangkan sikap Muladi. Padahal, kata dia, kesaksian Muladi sangat penting dan dibutuhkan demi meluruskan penafsiran MPG.
"Ya kita sedikit menyesalkan itu. Sebenarnya kehadiran beliau itu akan mengklarifikasi kesimpangsiuran yang ada.
Dia mengatakan, pihaknya berharap Muladi memberikan kesaksiannya saat PTUN kembali memintanya menjadi saksi. "Kita berharap pada kesempatan lain beliau hadir," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Muladi melalui surat yang dititipkan dan dibacakan kuasa hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono, OC Kaligis menyatakan putusan Mahkamah Partai Golkar bersifat mandiri dan khusus. Sementara, kompetensi absolut putusannya bersifat final dan mengikat.
"Dengan demikian, MPG juga tunduk dan menghormati fair trial atas dasar asas kekuasaan kehakiman yang merdeka," sebut bunyi surat yang dibacakan Kaligis dalam sidang PTUN, Jakarta Timur, Senin 27 April 2015.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Tantowi Yahya menyayangkan sikap Muladi. Padahal, kata dia, kesaksian Muladi sangat penting dan dibutuhkan demi meluruskan penafsiran MPG.
"Ya kita sedikit menyesalkan itu. Sebenarnya kehadiran beliau itu akan mengklarifikasi kesimpangsiuran yang ada.
Dia mengatakan, pihaknya berharap Muladi memberikan kesaksiannya saat PTUN kembali memintanya menjadi saksi. "Kita berharap pada kesempatan lain beliau hadir," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Muladi melalui surat yang dititipkan dan dibacakan kuasa hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono, OC Kaligis menyatakan putusan Mahkamah Partai Golkar bersifat mandiri dan khusus. Sementara, kompetensi absolut putusannya bersifat final dan mengikat.
"Dengan demikian, MPG juga tunduk dan menghormati fair trial atas dasar asas kekuasaan kehakiman yang merdeka," sebut bunyi surat yang dibacakan Kaligis dalam sidang PTUN, Jakarta Timur, Senin 27 April 2015.
(dam)
