Keputusan Menkumham Bikin Guncang Politik

JAKARTA - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo menilai langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol menunjukkan sikap tidak taat terhadap hukum.

Penilaian Bambang menanggapi keterangan Laica Marzuki, saksi ahli dalam sidang perkara sengketa Surat Keputusan (SK) Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin 20 April lalu.

Dalam keterangannya di pengadilan, Laica menyebut Menkumham telah memelintir isi putusan hakim Mahkamah Partai Golkar. (Baca: Sengketa Golkar Harus Diselesaikan di Pengadilan)

"Kalau Menteri Hukum saja tidak mengerti hukum dan tidak taat hukum, ya celaka lah bangsa ini," ujar Bambang Soesatyo kepada Sindonews, Selasa (21/4/2015).

Bambang melanjutkan, penerbitan SK pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol telah mengakibatkan guncangan politik.

Bambang curiga langkah ini upaya pembusukan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui orang-orang terdekatnya.

"Jujur saya curiga Yasonna menjadi bagian dari gerakan kelompok tertentu yang tengah menjalankan skenario busuk menjatuhkan presiden di tengah jalan. Saya mengendus ada skenario besar yang teroganisir menyerang Presiden Jokowi melalui orang-orang dekatnya dari dalam," tutur Bambang.