PTUN Bisa Batalkan SK Menkumham Yasonna Soal Golkar
Senin, 13 April 2015 - 16:45 WIB
PTUN Bisa Batalkan SK Menkumham Yasonna Soal Golkar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengakui bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar yang dikutip dirinya dalam membuat Surat Keputusan (SK), bukanlah putusan Mahkamah Partai Golkar.
Melainkan pendapat dua hakim Mahkamah Partai Golkar yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalata. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) Mustafa Fachri menilai, SK Menkumham itu bisa dibatalkan lantaran putusan Yasonna menyalahi kewenangannya sebagai lembaga pemerintah.
"SK bisa dicabut. Karena sebagai lembaga pemerintah Menkumham mengambil keputusan secara politik," ujar Mustafa usai mengisi diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).
Kendati demikian kata dia, meski PTUN dapat membatalkan SK Menkumham itu, eksekusi putusan itu kembali di tangan Yasonna. Jika Yasonna kembali mengambil keputusan yang salah, maka persoalan ini akan semakin rumit.
"SK bisa dicabut, tapi problem dari vonis PTUN itu eksekusinya diserahkan kepada pejabat publiknya yaitu Menkumham. Kalau Menkumham enggak mau eksekusi, maka akan kembali menjadi bumerang lagi bagi Menkumham," tandasnya.
Baca: Yusril Sebut Jawaban Menkumham Bumerang Dirinya Sendiri
Melainkan pendapat dua hakim Mahkamah Partai Golkar yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalata. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) Mustafa Fachri menilai, SK Menkumham itu bisa dibatalkan lantaran putusan Yasonna menyalahi kewenangannya sebagai lembaga pemerintah.
"SK bisa dicabut. Karena sebagai lembaga pemerintah Menkumham mengambil keputusan secara politik," ujar Mustafa usai mengisi diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).
Kendati demikian kata dia, meski PTUN dapat membatalkan SK Menkumham itu, eksekusi putusan itu kembali di tangan Yasonna. Jika Yasonna kembali mengambil keputusan yang salah, maka persoalan ini akan semakin rumit.
"SK bisa dicabut, tapi problem dari vonis PTUN itu eksekusinya diserahkan kepada pejabat publiknya yaitu Menkumham. Kalau Menkumham enggak mau eksekusi, maka akan kembali menjadi bumerang lagi bagi Menkumham," tandasnya.
Baca: Yusril Sebut Jawaban Menkumham Bumerang Dirinya Sendiri
(maf)
