Presiden Bukan Subordinat Partai

JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tentang petugas partai terus menimbulkan polemik publik. Apalagi istilah tersebut juga disematkan kepada Joko Widodo yang kini telah terpilih sebagai presiden.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ahmad Bakir Ihsan mengatakan pernyataan Megawati itu sesuatu yang tak pantas diucapkan terlebih jika tujuannya untuk menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Kalau Jokowi sebagai presiden dan kepala negara dianggap petugas partai, itu sama dengan menempatkan negara sebagai subordinat partai. Itu logika menyesatkan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut Bakir, ketika Jokowi terpilih menjadi presiden, otomatis loyalitasnya kepada partai seharusnya berhenti. Selanjutnya, loyalitasnya beralih kepada bangsa dan negara. ”Makanya Jokowi kalau betul-betul ingin bekerja sebagai presiden, lupakan partai demi nasib bangsa. Jangan sampai partai membebani kinerjanya dan mengorbankan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo mengaku heran mengapa istilah dari kalanganinternalPDIPyangmenyebut penugasan kader partainya sebagai petugas partai dipolitisasi dan diributkan. Menurut mantan Sekjen DPP PDIP yang kini oleh partainya ditugaskan di eksekutif sebagai menteri dalam negeri itu, masing-masing partai secara internal ada aturan mengenai sebutan untuk kadernya yang ditugaskan.

”Kalau PDIP namanya petugas partai, baik sebagai eksekutif, legislatif atau urusan jadi pengurus partai. Misal Tjahjo kader partai ditugaskan sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Jokowi setelah terpilih. Pak Jokowi adalah kader partai yang ditugaskan partai sebagai calon presiden dan jadi presiden,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, sah-sah saja sebutan tersebut lantaran memang itulah aturan internal partai. ”Pak Jokowi sebagai presiden dipilih rakyat atas usul dan awalnya atas dasar penugasan partai, ya namanya petugas partai PDIP. Sebagai presiden ya sebagai presiden RI, yaitu kepala negara yang ada aturan kenegaraan. Kan tidak masalah, wajar dan sah-sah saja,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menambahkan istilah petugas partai sebenarnya tak perlu banyak diributkan. Petugas partai merupakan sebutan untuk seseorang yang diberi penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau di struktural partai.

”Jadi beda dengan pemahaman yang dipersepsikan selama ini. Petugas partai ditugaskan atas dasar cita-cita garis perjuangan ideologi partai. Maka Presiden Jokowi itu ditugaskan partai untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujarnya. PDIP, menurut dia, adalah partai berideologi yang jelas. Presiden Jokowi merupakan kader partai dan semua kader partai harus taat pada konstitusi partai dan garis perjuangan partai. Partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini.

”Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali dengan lantangmenyuarakansikappartainya terhadap para kader yang duduk di eksekutif maupun legislatif. Megawati mengingatkan kader yang tidak suka dipanggil sebagai petugas partai untuk keluar saja dari PDIP.

Pernyataan keras Megawati tentang hubungan partai dengan pemerintah yang diusungnya sebelumnya disampaikan pada pidato pembukaan kongres (9/4). Saat itu putri proklamator Bung Karno itu mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memenuhi janji suci kampanyenya.

Dia juga mengingatkan Jokowi akan mandat yang telah diberikannya, yakni komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti.

Kiswondari/rahmat sahid