Kubu Ical Apresiasi Bareskrim Sita Surat Mandat Munas Ancol
Minggu, 12 April 2015 - 05:07 WIB
Kubu Ical Apresiasi Bareskrim Sita Surat Mandat Munas Ancol
A
A
A
JAKARTA - Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri telah melakukan penyitaan surat mandat asli Munas Ancol yang diduga palsu yang tersimpan di Dirjen AHU Kemenkumham RI pada Selasa 7 April 2015 lalu.
Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan jajarannya yang telah bekerja keras dalam memproses laporan tentang pemalsuan surat mandat DPD I-II Partai Golkar untuk penyelenggaraan Munas Ancol.
Apalagi, Bareskrim telah menetapkan dua tersangka dalam kasus yang telah dilaporkan oleh pihaknya terkait pemalsuan surat mandat DPD I dan II.
"Untuk kinerja dan progres penanganan kasus itu, kami merasa patut mengapresiasi seluruh jajaran Polri atas kerja keras dan keberanian mereka. Di tengah kerumitan dinamika politik saat ini, kami maklum bahwa tidak mudah bagi Polri menangani kasus pemalsuan mandat itu," ujar lelaki yang biasa disapa Bamsoet itu dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu 11 April 2015.
Menurutnya, diperlukan keberanian dan kemauan keras untuk bersikap independen dan seluruh jajaran Polri telah menunjukkan keberanian dan independensi mereka.
"Karena siapapun tahu, kubu Munas Ancol yang abal-abal itu dibackingi kekuasaan atau pemerintah," jelasnya.
Dia menilai, kasus pemalsuan surat mandat dari DPD I-II Partai Golkar menjadi bukti kelemahan dasar hukum Munas Ancol. "Kasus ini menunjukkan Munas Ancol itu tidak punya legitimasi, karena penyelenggaraannya berdasarkan 43 surat mandat yang tanda tangannya diduga palsu," ungkap Bamsoet.
Munas Bali, tambah dia, didukung 34 unsur DPD provinsi dan 512 unsur DPD kabupaten/kota. "Sedangkan Munas Ancol hanya dihadiri 16 unsur DPD provinsi dan 260 unsur DPD kabupaten/kota," tuntasnya.
Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan jajarannya yang telah bekerja keras dalam memproses laporan tentang pemalsuan surat mandat DPD I-II Partai Golkar untuk penyelenggaraan Munas Ancol.
Apalagi, Bareskrim telah menetapkan dua tersangka dalam kasus yang telah dilaporkan oleh pihaknya terkait pemalsuan surat mandat DPD I dan II.
"Untuk kinerja dan progres penanganan kasus itu, kami merasa patut mengapresiasi seluruh jajaran Polri atas kerja keras dan keberanian mereka. Di tengah kerumitan dinamika politik saat ini, kami maklum bahwa tidak mudah bagi Polri menangani kasus pemalsuan mandat itu," ujar lelaki yang biasa disapa Bamsoet itu dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu 11 April 2015.
Menurutnya, diperlukan keberanian dan kemauan keras untuk bersikap independen dan seluruh jajaran Polri telah menunjukkan keberanian dan independensi mereka.
"Karena siapapun tahu, kubu Munas Ancol yang abal-abal itu dibackingi kekuasaan atau pemerintah," jelasnya.
Dia menilai, kasus pemalsuan surat mandat dari DPD I-II Partai Golkar menjadi bukti kelemahan dasar hukum Munas Ancol. "Kasus ini menunjukkan Munas Ancol itu tidak punya legitimasi, karena penyelenggaraannya berdasarkan 43 surat mandat yang tanda tangannya diduga palsu," ungkap Bamsoet.
Munas Bali, tambah dia, didukung 34 unsur DPD provinsi dan 512 unsur DPD kabupaten/kota. "Sedangkan Munas Ancol hanya dihadiri 16 unsur DPD provinsi dan 260 unsur DPD kabupaten/kota," tuntasnya.
(kri)
