Komisi III Gelar RDP dengan KPK dan PPATK Soal Calon Kapolri
Kamis, 09 April 2015 - 15:55 WIB
Komisi III Gelar RDP dengan KPK dan PPATK Soal Calon Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR yang membidangi soal hukum menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Azis Syamsuddin tersebut secara khusus ingin menggali masukan dari KPK dan PPATK soal calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, RDP antara Komisi III dengan KPK dan PPATK digelar untuk menghindari peristiwa Komjen Pol Budi Gunawan yang diinterupsi oleh KPK.
"Rapat ini belajar dari peristiwa Budi Gunawan yang diinterupsi oleh KPK dan PPATK soal rekening yang mencurigakan. Interupsi itu menimbulkan gejolak. Untuk itu kami ingin menanyakan KPK dan PPATK agar kejadian semacam itu tidak terulang lagi," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2015).
Menurut Nasir, KPK dan PPATK perlu memaparkan bagaimana kriteria Kapolri yang ideal menurut dua lembaga tersebut dan bagaimana track record yang dimiliki oleh Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.
"Kami ingin memastikan pencalonan Badrodin Haiti tidak diinterupsi lagi oleh KPK. Agar tidak ada kegaduhan lagi. Pemimpin KPK perlu memberikan informasi yang jernih dalam persoalan ini," pungkas Nasir.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Azis Syamsuddin tersebut secara khusus ingin menggali masukan dari KPK dan PPATK soal calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, RDP antara Komisi III dengan KPK dan PPATK digelar untuk menghindari peristiwa Komjen Pol Budi Gunawan yang diinterupsi oleh KPK.
"Rapat ini belajar dari peristiwa Budi Gunawan yang diinterupsi oleh KPK dan PPATK soal rekening yang mencurigakan. Interupsi itu menimbulkan gejolak. Untuk itu kami ingin menanyakan KPK dan PPATK agar kejadian semacam itu tidak terulang lagi," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2015).
Menurut Nasir, KPK dan PPATK perlu memaparkan bagaimana kriteria Kapolri yang ideal menurut dua lembaga tersebut dan bagaimana track record yang dimiliki oleh Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.
"Kami ingin memastikan pencalonan Badrodin Haiti tidak diinterupsi lagi oleh KPK. Agar tidak ada kegaduhan lagi. Pemimpin KPK perlu memberikan informasi yang jernih dalam persoalan ini," pungkas Nasir.
(kri)
