Rapat Komisi III DPR Sindir Menkumham Yasonna Akan Diganti
Senin, 06 April 2015 - 17:39 WIB
Rapat Komisi III DPR Sindir Menkumham Yasonna Akan Diganti
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.
Dalam rapat tersebut tiba-tiba muncul sindiran kepada Yasonna Hamonangan Laoly segera diganti dari posisinya sebagai Menkumham oleh rekan separtainya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan.
"Yang saya hormati Menkumham Yasonna Laoly dan calon Menkumham Trimedya Panjaitan," sindir anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Sindiran yang dilontarkan politikus Partai Golkar itu kemudian disambut tawa para peserta rapat di Komisi III DPR.
Sindiran dilontarkan pria yang biasa disapa Bamsoet itu, karena kecewa dengan sikap Yasonna Hamonangan Laoly baru dilantik dalam hitungan jam sebagai Menkumham langsung mengesahkan salah satu kubu partai yang berkonflik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sikap ini kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. "Keputuan itu adalah noda merah catatan hitam dalam perpolitikan," tandasnya.
Dalam rapat tersebut tiba-tiba muncul sindiran kepada Yasonna Hamonangan Laoly segera diganti dari posisinya sebagai Menkumham oleh rekan separtainya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan.
"Yang saya hormati Menkumham Yasonna Laoly dan calon Menkumham Trimedya Panjaitan," sindir anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
Sindiran yang dilontarkan politikus Partai Golkar itu kemudian disambut tawa para peserta rapat di Komisi III DPR.
Sindiran dilontarkan pria yang biasa disapa Bamsoet itu, karena kecewa dengan sikap Yasonna Hamonangan Laoly baru dilantik dalam hitungan jam sebagai Menkumham langsung mengesahkan salah satu kubu partai yang berkonflik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sikap ini kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. "Keputuan itu adalah noda merah catatan hitam dalam perpolitikan," tandasnya.
(kur)
