Nasdem Prediksi Angket Menkumham Layu di Paripurna
Kamis, 26 Maret 2015 - 15:46 WIB
Nasdem Prediksi Angket Menkumham Layu di Paripurna
A
A
A
JAKARTA - Hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah diserahkan kepada pemimpin DPR. Fraksi Nasdem memprediksi hak angket yang diteken lima fraksi parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) itu akan layu di paripurna.
"Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pasti akan mempertahankan agar hak angket tidak digulirkan. Dan angket ini angket yang layu di paripurna," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015).
Menurut Johnny, hak angket untuk Menkumham ini tidak didukung oleh mayoritas kekuatan sosial politik di DPR. Mayoritas fraksi di DPR, lanjut Johnny, tidak menyetujui jika hak angket ini dilanjutkan.
"Kita tahu Golkar sendiri tidak solid, PPP apalagi, PAN sudah sampaiakan pandangannya, Demokrat demikian dan KIH solid, jadi angket itu akan layu di paripurna. Jadi buang-buang waktu saja. Lebih baik kita berikan DPR kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya," ujar Johnny.
Johnny menambahkan, persoalan internal Partai Golkar hendaknya tidak diseret-seret masuk ke DPR. Daripada berpanjang lebar mengurusi internal partai lain, kata Johnny, lebih baik DPR menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai.
"Persoalan yang diajukan dalam angket adalah persoalan internal Partai Golkar. Hak angket adalah hak anggota dewan. Janganlah persoalan Partai Golkar dibawa ke parlemen. Masih banyak tugas DPR yang harus diselesaikan," kata Johnny.
"Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pasti akan mempertahankan agar hak angket tidak digulirkan. Dan angket ini angket yang layu di paripurna," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015).
Menurut Johnny, hak angket untuk Menkumham ini tidak didukung oleh mayoritas kekuatan sosial politik di DPR. Mayoritas fraksi di DPR, lanjut Johnny, tidak menyetujui jika hak angket ini dilanjutkan.
"Kita tahu Golkar sendiri tidak solid, PPP apalagi, PAN sudah sampaiakan pandangannya, Demokrat demikian dan KIH solid, jadi angket itu akan layu di paripurna. Jadi buang-buang waktu saja. Lebih baik kita berikan DPR kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya," ujar Johnny.
Johnny menambahkan, persoalan internal Partai Golkar hendaknya tidak diseret-seret masuk ke DPR. Daripada berpanjang lebar mengurusi internal partai lain, kata Johnny, lebih baik DPR menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai.
"Persoalan yang diajukan dalam angket adalah persoalan internal Partai Golkar. Hak angket adalah hak anggota dewan. Janganlah persoalan Partai Golkar dibawa ke parlemen. Masih banyak tugas DPR yang harus diselesaikan," kata Johnny.
(kri)
