Idrus Marham Nilai Saat Ini Bukan Zaman Politik Mobilisasi
Selasa, 24 Maret 2015 - 22:16 WIB
Idrus Marham Nilai Saat Ini Bukan Zaman Politik Mobilisasi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar produk Munas Bali Idrus Marham angkat bicara soal manuver kubu Agung Laksono yang ngotot ingin menguasai Fraksi Golkar di DPR.
Menurut Idrus, penggunaan ancaman dan paksaan dalam berpolitik di era reformasi ini adalah suatu yang tidak relevan. Dia menegaskan, ancaman dan paksaan bukan karakteristik dari Partai Golkar.
"Bukan kami takut dengan ancaman dan paksaan. Tapi kami malu bila ada orang nyatakan, tokoh Golkar lakukan ancaman dan paksaan. Karakter Golkar adalah karya kekaryaan," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2015).
Terkait sejumlah loyalis Ical di DPR yang diklaim Agung Cs menyeberang ke kubu Munas Ancol, Idrus menanggapinya enteng. Dia mengatakan, zaman ini bukanlah waktunya menerapkan politik mobilisasi. Melainkan menguji keabsahan suatu proses pembentukan kepengurusan melalui jalur pengadilan.
"Ini bukan saatnya politik mobilisasi. Kalau ada yang memalsukan sesuatu, loh kok minta dukungannya sekarang. Kami sedang gugat proses yang penuh manipulasi itu, yang dijadikan alasan Menkumham untuk keluarkan kebijakan," pungkas Idrus.
Menurut Idrus, penggunaan ancaman dan paksaan dalam berpolitik di era reformasi ini adalah suatu yang tidak relevan. Dia menegaskan, ancaman dan paksaan bukan karakteristik dari Partai Golkar.
"Bukan kami takut dengan ancaman dan paksaan. Tapi kami malu bila ada orang nyatakan, tokoh Golkar lakukan ancaman dan paksaan. Karakter Golkar adalah karya kekaryaan," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2015).
Terkait sejumlah loyalis Ical di DPR yang diklaim Agung Cs menyeberang ke kubu Munas Ancol, Idrus menanggapinya enteng. Dia mengatakan, zaman ini bukanlah waktunya menerapkan politik mobilisasi. Melainkan menguji keabsahan suatu proses pembentukan kepengurusan melalui jalur pengadilan.
"Ini bukan saatnya politik mobilisasi. Kalau ada yang memalsukan sesuatu, loh kok minta dukungannya sekarang. Kami sedang gugat proses yang penuh manipulasi itu, yang dijadikan alasan Menkumham untuk keluarkan kebijakan," pungkas Idrus.
(maf)
