KMP Rapatkan Barisan Hadapi Intervensi Menkumham Yasonna

JAKARTA - Partai politik (parpol) yang tergabung dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP) diminta merapatkan barisan mengantisipasi adanya intervensi dari pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mencurigai, setelah melakukan intervensi terhadap Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly sedang berupaya melakukan intervensi terhadap Partai Amanat Nasional (PAN).

"Ini adalah ancaman terhadap berserikat dan berkumpul. Tentu akan membahayakan demokrasi secara umum," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Dia mengungkapkan, salah satu upaya Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly melakukan intervensi terhadap PAN dengan cara mengulur waktu pengesahan kepengurusan yang diajukan PAN setelah melaksanakan kongres di Bali.

"Memang tidak terlalu detail, tapi yang mereka (PAN) rasakan adalah pengesahannya diulur-ulur," tukas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Parpol yang tergabung dalam barisan KMP adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Parpol yang tergabung dalam KMP dilanda konflik internal adalah Partai Golkar dan PPP. Konflik internal terhadap dua parpol ini menyebabkan terjadinya dua kepengurusan. Partai Golkar Kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical dengan kepengurusan Agung Laksono. Sementara PPP kepengurusan Djan Faridz dengan Romahurmuziy atau biasa disapa Romi.

Namun, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono yang afiliasi politiknya mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly juga mengesahkan PPP kepengurusan Romi yang afiliasi politiknya juga mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.