Beda Munas Bali dan Munas Ancol

DPP Partai Golkar Kubu Munas Bali dan Kubu Munas Ancol sama-sama mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Konflik yang terjadi dalam empat bulan terakhir membuat kader partai ini sibuk berseteru. Kubu Munas Bali menilai pelaksanaan Munas Ancol oleh Agung Laksono dan kawan-kawan tidak legitimated lantaran hanya diikuti sebagian kecil pemilik suara dari DPD dan DPD II.

Di sisi lain, kubu Munas Ancol menilai Munas Bali yang dilaksanakan kubu Aburizal Bakrie (ARB) cacat karena berjalan tidak demokratis. Saat itu, pendukung ARB dituding sengaja mengondisikan agar tidak muncul calon ketua umum lain demi terpilihnya ARB secara aklamasi.

Dari sisi kemeriahan, Munas Bali dan Munas Ancol memang ibarat langit dan bumi. Pelaksanaan Munas Bali pada akhir November 2014 berlangsung semarak dengan atribut serbakuning yang menghiasi arena Hotel Westin, Nusa Dua, tempat munas digelar. Munas ini dihadiri ribuan peserta dari seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia.

Tidak hanya ramai dari sisi peserta, pembukaan Munas Golkar di Bali dihadiri sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz , serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tampak hadir dalam pembukaan munas.

Munas yang berlangsung tiga hari itu akhirnya memilih ARB sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Kondisi yang berbeda terjadi di Munas Ancol pada 6-8 Desember 2014. Tidak hanya sepi peserta, atribut partai seperti bendera, spanduk, dan baliho para calon ketua umum tidak banyak terpasang di lingkungan Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Kesan sederhana tampak pada pelaksanaan munas yang diselenggarakan oleh Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) ini. Munas Ancol digelar sebagai bentuk perlawanan atas terpilihnya kembali ARB untuk kedua kalinya sebagai ketua umum. Munas Ancol dibuka oleh Ketua TPPG Agung Laksono.

Hadir di lokasi tokoh Golkar dari lintas generasi. Ada Fahmi Idris, Andi Mattalatta, Agus Gumiwang Kartasasmita, Agun Gunandjar Sudarsa, Yorrys Raweyai, Lawrence Siburian, Zainudin Amali, Priyo Budi Santoso, dan Ibnu Munzir.

Berbeda dengan Munas Bali, Munas Ancol sepi dari elite parpol saat pembukaan. Elite parpol dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga tidak ada yang tampak hadir kecuali Sekretaris Jenderal DPP PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq. Bahkan pejabat pemerintah yang diundang juga tidak menghadiri pembukaan munas tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang santer disebut-sebut akan menghadiri pembukaan bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga tidak tampak hingga acara selesai digelar. Munas Ancol juga tidak dihadiri ketua maupun anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Kendati demikian, Yorrys Raweyai yang terpilih sebagai wakil ketua umum di munas ini mengklaim peserta memenuhi syarat karena dihadiri 384 pemegang suara sah. Munas Ancol akhirnya memilih Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal. Namun, menurut kubu Munas Bali, kubu Munas Ancol telah memalsukan mandat.

Selain itu, ARB menunjukkan beberapa perbandingan. Menurut dia, pada Munas Bali ada 34 unsur DPD Provinsi dan 512 unsur DPD Kabupaten/Kota. Sebaliknya, di Munas Ancol hanya ada 16 unsur DPD provinsi dan 260 unsur DPD kabupaten/kota. Dalam pandangan ARB, peserta Munas Bali 100% dari DPD I dan DPD II, sedangkan Munas Ancol hanya 50,55%.

”Data ini digunakan dalam persidangan Mahkamah Partai Golkar. Tak mengherankan jika Ketua Mahkamah Muladi menyebut (Munas) Bali lebih legitimated. Karena itu, wajar jika kami mempertanyakan mengapa Menkumham justru mengakui kubu Ancol?” ujarnya.

Sucipto