Konflik KMP-KIH Memanas Lagi

JAKARTA - Konflik politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi memanas lagi. Pemicunya adalah sikap politik partaipartai di KIH yang cenderung ikut masuk dalam ranah konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Suasana politik memang sudah memanas dan tensi ini akan makin tinggi dengan situasi politik sekarang. Pascaputusan Menkumham soal Golkar memang dua kutub, KIH dan KMP, akan memanas lagi,” kata Direktur Eksekutif Political Communication (PolcoMM) Institute Heri Budianto di Jakarta kemarin.

Menurut dia, dukungan politik riil yang diperlukan KIH dengan menerima secara terbuka roadshow politik Partai GolkarkubuAgungLaksonodan upaya soliditas yang digalang KMP semakin memanaskan tensi politik. Bahkan dinamika itu tidak menutup kemungkinan akan diikuti sikap politik yang kontras antara fraksi DPR kubu KIH dan KMP.

“Saya melihat gesekan ini akan semakin panas, situasi di Golkar dan PPP saat ini merupakan pertarungan dua koalisi besar untuk bermain politik,” ujarnya. Namun Heri menilai upaya KMP menggalang hak angket tidak akan mulus memanfaatkan partai-partai anggota koalisinya. Apalagi PPP dan Golkar sudah semakin kelihatan arah statusnya.

Sepanjang kedua partai ini masih dalam kondisi seperti ini, pergerakan politik di dua kubu terus bergerak. “Hak angket yang diusung KMP belum tentu didukung Golkar full karena bisa jadi kubu Agung akan menguat. Begitu juga PPP belum tentu akan sertamerta mendukung angket secara keseluruhan, sebab kubu Romahurmuziy masih berjuang,” ujar dosen komunikasi politik Universitas Mercu Buana (UMB) itu.

Yang pasti, lanjut dia, ke depan kedua kubu koalisi itu akan terus saling memengaruhi untuk memperluas atau menjaga soliditas koalisinya. Inilah yang menurut Heri bakal terus memanaskan dinamika politik antara KIH dan KMP.

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Munas Bali Bambang Soesatyo mengakui dinamika terkini akan membuat suasana politik menjadi tidak kondusif. Padahal, selaku kepala pemerintahan, Presiden Jokowi pasti menginginkan iklim politik dalam negeri kondusif.

“Namun apa yang dilakukan Menkumham justru menumbuhkan potensi gangguan terhadap stabilitas politik. Keputusan Menkumham atas kepengurusan Partai Golkar dan PPP lebih didasarkan pada kepentingan politik kelompok-kelompok yang ingin memperlemah posisi politik Presiden,” kata Bambang. Kelompok-kelompok itu, menurut dia, sudah terangterangan merongrong kepemimpinan Presiden Jokowi.

Mereka di satu sisi mengecam sejumlah menteri yang loyal kepada Presiden, mendesak dilakukannya reshuffle kabinet hingga menggagas penggunaan hak angket DPR sebagai respons atas keputusan Presiden membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Namun, di sisi lain, mereka mendorong Menkumham mengeluarkan kebijakan yang justru merongrong kewibawaan Presiden.

Senada, Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah juga mencurigai kekuatan partai yang ada di balik keputusan Menkumham. Menurut Fahri, Presiden seperti didorong sebagai partisan dan tampak seperti melanggar aturan sehingga menabrak kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

“Kami khawatir Presiden tidak tahu kesalahan ini. Dalam presidensialisme, kesalahan menteri adalah kesalahan presiden. Kita mencoba mencari jawaban yang benar, jangan sampai Presiden masuk pusaran masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak ada kepentingan sekecil apa pun partainya untuk ikut masuk pada ranah rumah tangga masing-masing partai.

Pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol adalah semata-mata komunikasi politik saja. “Kami tidak pernah ada skenario politik. Kami menghormati kedaulatan masing-masing parpol,” kata Hasto.

Rahmat sahid