PKS Nilai Saat Ini Kelas Jokowi Belum Sampai Presiden
Sabtu, 14 Maret 2015 - 15:14 WIB
PKS Nilai Saat Ini Kelas Jokowi Belum Sampai Presiden
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al Habsyi mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum mampu menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).
Hal itu lantaran selama menjabat sebagai Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum bisa menyelesaikan masalah di Indonesia.
"Presiden kita ini kelasnya belum sampai kelas presiden. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan problem negara belum nampak (terlihat)," ujar Abu Bakar Al Habsyi dalam diskusi Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).
Contohnya saja kata dia, permasalahan ketika Presiden telah memilih Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan. Abu Bakar menilai, Jokowi terlalu bermain opini sehingga masalah menjadi rumit dan berbelit sampai pada perseteruan Polri dan KPK.
"Contoh kasus Kapolri itu kasus yang sangat mudah. Lantik saja mestinya setelah DPR meloloskan, setelah itu mau diberhentikan adalah urusan presiden," jelasnya.
Sementara untuk saat ini, masalah yang sedang melanda Partai Golkar dengan adanya dua kubu yang berseteru yang penyelesaiannya sampai pada proses hukum. Jokowi kata dia, seharusnya memberikan arahan pada anak buahnya dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Pasalnya Abu Bakar menilai, Yasonna terlalu ikut campur dalam penyelesaian masalah partai berlambang pohon beringin itu.
"Jokowi harusnya bisa mengatasi intervensi dari pemerintah pada masalah Golkar ini," tandasnya.
Hal itu lantaran selama menjabat sebagai Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum bisa menyelesaikan masalah di Indonesia.
"Presiden kita ini kelasnya belum sampai kelas presiden. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan problem negara belum nampak (terlihat)," ujar Abu Bakar Al Habsyi dalam diskusi Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).
Contohnya saja kata dia, permasalahan ketika Presiden telah memilih Kapolri tunggal Komjen Pol Budi Gunawan. Abu Bakar menilai, Jokowi terlalu bermain opini sehingga masalah menjadi rumit dan berbelit sampai pada perseteruan Polri dan KPK.
"Contoh kasus Kapolri itu kasus yang sangat mudah. Lantik saja mestinya setelah DPR meloloskan, setelah itu mau diberhentikan adalah urusan presiden," jelasnya.
Sementara untuk saat ini, masalah yang sedang melanda Partai Golkar dengan adanya dua kubu yang berseteru yang penyelesaiannya sampai pada proses hukum. Jokowi kata dia, seharusnya memberikan arahan pada anak buahnya dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Pasalnya Abu Bakar menilai, Yasonna terlalu ikut campur dalam penyelesaian masalah partai berlambang pohon beringin itu.
"Jokowi harusnya bisa mengatasi intervensi dari pemerintah pada masalah Golkar ini," tandasnya.
(maf)
