HT: Jangan Ada Impor saat Musim Panen

Kamis, 12 Maret 2015 - 10:43 WIB
HT: Jangan Ada Impor...
HT: Jangan Ada Impor saat Musim Panen
A A A
JAKARTA - Pemerintah harus melindungi para petani dari gempuran impor. Kebijakan itu terutama mesti diterapkan saat musim panen tiba dengan tidak mengizinkan impor.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan pemerintah harus bersikap tegas dalam melindung para petani. “Jangan ada impor saat panen sehingga tidak ada dumping harga. Sekarang yang terjadi impor masuk pada saat panen tiba.

Ini harus diubah, ini penting sekali karena tanpa pelindungan, petani merugi,” kata HT saat dialog kebangsaan dengan paguyuban petani tebu Blora, Jawa Tengah, di DPP Perindo, Jakarta, kemarin. Dalam dialog tersebut, para petani mengeluhkan berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Termasuk ketika gula impor mengguyur pasar saat panen tiba.

Akibatnya harga jual petani jatuh dan mengalami kerugian. Lebih lanjut HT mengungkapkan pola tersebut semestinya segera diubah. Pemerintah harus bisa melindungi petani dari guyuran impor. “Dengan perlindungan, mereka bisa tumbuh. Bisa untung dengan layak sehingga mereka bisa punya modal untuk berkembang,” ungkapnya.

Pada akhirnya, lanjut HT, bila petani berkembang, Indonesia bisa mandiri tak bergantung lagi pada impor dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Kemandirian pangan tersebut tidak hanya gula, tetapi termasuk untuk beras, kedelai, dan berbagai bahan pangan. “Ketergantungan impor pangan yang tinggi berbahaya untuk negara kita. Bagaimana bila kita diembargo untuk pangan?” tegas HT.

Dia mengatakan petani adalah salah satu kelompok profesi masyarakat yang kurang mampu. “Tugas kita bersama untuk menyejahterakan mereka,” kata dia. Dia mencontohkan di China petani didukung dalam berbagai hal, termasuk dengan adanya bank khusus pertanian. “Selama ini pemerintah bicara hal-hal besar. Membangun power plant dan sebagainya.

Namun belum ada kebijakan yang konkret untuk masyarakat kecil seperti nelayan, petani ataupun (pelaku) usaha mikro,” ujar HT. Dia mengatakan, UKM misalnya, untuk meminjam modal saja sangat sulit dan bunganya sangat tinggi. Padahal, bila masyarakat bawah didorong untuk bertumbuh, penggerak ekonomi bisa menjadi lebih banyak daripada saat ini yang hanya digerakkan oleh kelas menengah atas yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kalangan bawah.

“Pertumbuhan kita bisa melesat 8- 9% dengan penggerak ekonomi yang lebih banyak,” kata dia. Sementara itu, Ketua Paguyuban Petani Pelangi Kamajaya mengatakan setiap musim panen tiba para petani bukannya untung, tapi malah rugi. “Dulu para petani setiap akan panen atau menggiling tebu ada acara syukuran. Sekarang tiap akan panen petani deg-degan karena ada impor gula masuk,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, skema yang terjadi, pasar diguyur impor saat panen tiba. Dengan begitu para pedagang besar bisa memborong dengan harga rendah. Bila saatnya tiba, pedagang besar akan melepas gula ke pasar dengan harga tinggi. Sebagai gambaran, Kamajaya menuturkan harga gula impor dari Thailand masuk ke Indonesia sebesar Rp6.000/kg.

Gula tersebut beredar di pasar dengan harga Rp 7.700/kg hingga 7.800/kg. Padahal sejak awal tanam untuk menjadi gula, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp8.000/kg. Plt Ketua Asosiasi Pengusaha Tebu Indonesia (APTI) Blora Anton Sudibyo menuturkan, untuk mengganti kerugian selama setahun, para petani harus bekerja keras selama empat tahun.

“Pemerintah tinggal ureg-ureg saja (tanda tangan izin impor),” kata dia. Akibat banjir impor tersebut, harga penjualan tebu menurun drastis. Dari sebelumnya bisa sebesar Rp 560.000-570.000/ton menjadi Rp 410.000/ton. Akibatnya bila sebelumnya petani bisa mengalami keuntungan sekitar Rp10 juta per hektare, dengan harga pembelian yang baru para petani bukannya untung tapi malah rugi.

Dian ramdhani
(bbg)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
7 Kolonel TNI AL Pecah...
7 Kolonel TNI AL Pecah Bintang, Ada Dankopaska Koarmada RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved