IPW Sebut Empat Poin Ini Harus Segera Dituntaskan Polri
Selasa, 03 Maret 2015 - 14:23 WIB
IPW Sebut Empat Poin Ini Harus Segera Dituntaskan Polri
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan empat poin penting harus dilakukan dan dituntaskan Polri dalam melakukan evaluasi dan program ke depan seperti yang akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri.
Pertama, Polri harus mengusut tindakan oknum petinggi Polri yang diduga menjadi pengkhianat dan membuat perpecahan di tubuh petinggi Polri.
"Kedua, dievaluasinya aksi cakar-cakaran elite Polri dalam perebutan posisi Kapolri pasca Sutarman (mantan Kapolri)," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (3/3/2015).
Ketiga, lanjut dia, Polri perlu strategi khusus guna menyiapkan sejumlah kemungkinan jika ternyata Komjen Pol Badrodin Haiti yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditolak Komisi III DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri.
"Keempat, membangun soliditas Polri pasca konflik Polri-KPK. Dan hal itu tidak mudah, mengingat polarisasi dan konflik antar elite Polri sempat begitu tajam, bahkan ditarik ke luar Polri oleh segelintir oknum," tuturnya.
Ditambahkan Neta, selain menjadi tanggung jawab intitusi Polri, empat poin penting itu juga menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi.
"Untuk itu Jokowi harus bertanggungjawab untuk membangun soliditas di Polri dalam Rapim Polri yang dibukanya Selasa ini," tandasnya.
Seperti diketahui, hari ini jajaran Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Rapat Pimpinanan di Auditorium PTIK/STIK di Jalan Tirtarasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agenda Rapim sendiri dibuka oleh Presiden Jokowi.
Pertama, Polri harus mengusut tindakan oknum petinggi Polri yang diduga menjadi pengkhianat dan membuat perpecahan di tubuh petinggi Polri.
"Kedua, dievaluasinya aksi cakar-cakaran elite Polri dalam perebutan posisi Kapolri pasca Sutarman (mantan Kapolri)," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (3/3/2015).
Ketiga, lanjut dia, Polri perlu strategi khusus guna menyiapkan sejumlah kemungkinan jika ternyata Komjen Pol Badrodin Haiti yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditolak Komisi III DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri.
"Keempat, membangun soliditas Polri pasca konflik Polri-KPK. Dan hal itu tidak mudah, mengingat polarisasi dan konflik antar elite Polri sempat begitu tajam, bahkan ditarik ke luar Polri oleh segelintir oknum," tuturnya.
Ditambahkan Neta, selain menjadi tanggung jawab intitusi Polri, empat poin penting itu juga menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi.
"Untuk itu Jokowi harus bertanggungjawab untuk membangun soliditas di Polri dalam Rapim Polri yang dibukanya Selasa ini," tandasnya.
Seperti diketahui, hari ini jajaran Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Rapat Pimpinanan di Auditorium PTIK/STIK di Jalan Tirtarasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agenda Rapim sendiri dibuka oleh Presiden Jokowi.
(kri)
