Penutupan Pengiriman TKI Hambat Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Wacana pemerintah untuk menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri dinilai kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah, utamanya di pedesaan.

Sebelumnya, karena alasan harga diri dan martabat bangsa, Presiden RI Joko Widodo menyatakan akan menutup pengiriman TKI. Hal tersebut dikatakan Presiden dalam Munas II Partai Hanura, Jumat 13 Februari malam.

"Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi.

Berkenaan dengan hal itu, Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengatakan, pemerintah seharusnya tidak melupakan dampak positif penempatan TKI ke luar negeri, di antara kebaikan tersebut adalah pembangunan dan modal segar yang masuk ke desa-desa dari TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) yang selama ini dinafikan eksistensinya oleh negara.

“Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang kesemuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan,” tegas Nofel dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/2/2015)

PLRT, kata Nofel, adalah pekerjaan mulia yang bisa jadi pilihan bagi peminatnya. Rakyat sudah mulai banyak belajar dan pintar menentukan jalan hidup demi memuliakan kehidupan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarganya.

"Biarkanlah mereka membuat pilihan dalam menentukan dan mendapatkan penghasilannya sendiri, dan negara harus hadir dimanapun mereka berada,” pungkas Nofel.