Jokowi Tak Perlu Takut Lantik BG
Selasa, 17 Februari 2015 - 18:19 WIB
Jokowi Tak Perlu Takut Lantik BG
A
A
A
JAKARTA - Usai putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Presiden Joko Widodo tak perlu takut lagi untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena sidang praperadilan sudah memutuskan status tersangka yang dikenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibatalkan.
“Aspek hukum sudah terlewati semua. Saya katakan ini momentum Presiden. Ketika mengambil tindakan (melantik BG) akan kelihatan konsistensi pemimpin,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto dalam sebuah diskusi bertajuk "Kriminalisasi No, Justice For All Yes", di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Heri mengungkapkan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan kenapa menunda pelantikan Budi Gunawan karena menghormati proses hukum, yakni praperadilan yang diajukan pihak Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK. Karena itu, sekarang ketika sudah ada putusan praperadilan Jokowi harus menunjukkan sikap konsistennya sebagai pemimpin. Sikap itu, kata dia, sepertinya akan dibuktikan oleh Jokowi dengan melantik Budi Gunawan.
“Ada beberapa hal yang menguatkan kebijakan Jokowi. Kalau kita lihat BG (Budi Gunawan) dipanggil ke Istana Bogor, itu pesan bahwa Presiden akan melantik. Tapi memang kita harus pahami, yang paling tahu Presiden. Saya curiga jangan-jangan BG sudah tahu tapi tidak boleh bicara,” ungkap Heri.
Melihat dinamika yang berkembang dan juga sudah tak adanya hambatan politik dan hukum, Direktur Ekskutif PolcoMM Institute ini meyakini, Budi Gunawan akan dilantik sebagai Kapolri.
“Tinggal dilihat psikologi publik, Presiden Jokowi ini insting psikologi massa main juga. Kalau melantik kemarin risiko besar, tapi kalau sekarang tidak perlu takut,” ungkapnya.
Heri juga mengatakan, risiko politik melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri jauh lebih ringan dibandingkan tidak melantiknya. Sebab jika tidak melantik, Presiden Jokowi akan berhadapan dengan kekuatan politik di parlemen.
“Risiko itu lebih besar ketika tidak melantik karena akan berhadapan dengan DPR. Apalagi masih panjang perjalanan di parlemen. Presiden tidak akan bisa jalan tanpa dukungan politik, dukungan masyarakat sekarang sudah terbelah pro-kontra,” tukasnya.
“Aspek hukum sudah terlewati semua. Saya katakan ini momentum Presiden. Ketika mengambil tindakan (melantik BG) akan kelihatan konsistensi pemimpin,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto dalam sebuah diskusi bertajuk "Kriminalisasi No, Justice For All Yes", di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Heri mengungkapkan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan kenapa menunda pelantikan Budi Gunawan karena menghormati proses hukum, yakni praperadilan yang diajukan pihak Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK. Karena itu, sekarang ketika sudah ada putusan praperadilan Jokowi harus menunjukkan sikap konsistennya sebagai pemimpin. Sikap itu, kata dia, sepertinya akan dibuktikan oleh Jokowi dengan melantik Budi Gunawan.
“Ada beberapa hal yang menguatkan kebijakan Jokowi. Kalau kita lihat BG (Budi Gunawan) dipanggil ke Istana Bogor, itu pesan bahwa Presiden akan melantik. Tapi memang kita harus pahami, yang paling tahu Presiden. Saya curiga jangan-jangan BG sudah tahu tapi tidak boleh bicara,” ungkap Heri.
Melihat dinamika yang berkembang dan juga sudah tak adanya hambatan politik dan hukum, Direktur Ekskutif PolcoMM Institute ini meyakini, Budi Gunawan akan dilantik sebagai Kapolri.
“Tinggal dilihat psikologi publik, Presiden Jokowi ini insting psikologi massa main juga. Kalau melantik kemarin risiko besar, tapi kalau sekarang tidak perlu takut,” ungkapnya.
Heri juga mengatakan, risiko politik melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri jauh lebih ringan dibandingkan tidak melantiknya. Sebab jika tidak melantik, Presiden Jokowi akan berhadapan dengan kekuatan politik di parlemen.
“Risiko itu lebih besar ketika tidak melantik karena akan berhadapan dengan DPR. Apalagi masih panjang perjalanan di parlemen. Presiden tidak akan bisa jalan tanpa dukungan politik, dukungan masyarakat sekarang sudah terbelah pro-kontra,” tukasnya.
(hyk)
