Mendes Ajak Calon TKI Transmigrasi
Mendes Ajak Calon TKI Transmigrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes- PDTT) Marwan Jafar menawarkan calon TKI untuk ikut program transmigrasi saja.
Tawaran itu menyusul banyaknya pelecehan yang sering dialami para pekerja migran ini. Marwan mengatakan, ketimbang menjadi pekerja di negeri orang, lebih baik calon TKI pindah ke daerah transmigrasi sebagai mata pencaharian barunya. Dia menjelaskan, selain harus pisah lama dari keluarga, TKI juga harus menanggung risiko menerima perlakuan yang kurang manusiawi atau risiko terjerat masalah hukum.
“Ayo jadi transmigran saja. Lebih menjanjikan masa depannya daripada bekerja di luar negeri,” ungkapnya di Kantor Kemendes- PDTT kemarin. Marwan berpromosi, transmigrasi adalah solusi konkret masalah bangsa yang cukup pelik, yakni transmigrasi sebagai solusi atasi masalah ketenagakerjaan. Menurut dia, program transmigrasi adalah langkah tepat untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Hal itu dapat dibuktikan dari fakta-fakta keberhasilan program transmigrasi selama ini yang telah mampu memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi sekitar 2,2 juta keluarga atau sekitar 8,8 juta transmigran. Program transmigrasi juga berhasil membentuk 1.168 desa, 385 kecamatan, dan 104 kabupaten atau kota baru. Bahkan, dua ibu kota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi, yaitu Mamuju ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Salor atau Bulungan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
Marwan menjelaskan, masyarakat yang berminat menjadi transmigran selain langsung dapat perumahan, juga akan diberi biaya hidup selama satu tahun. Menurut pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak, pemerintah tidak boleh melarang siapa pun untuk bekerja ke luar negeri. Namun jika pemerintah ingin membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri sehingga calon TKI itu mengurungkan niat bekerja di luar negeri, harus ada sektor usaha yang produktif dan padat karya di semua tempat.
Payaman menjelaskan, prospek ketenagakerjaan itu sangat tergantung pada kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Presiden sendiri dianggap tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi, melainkan sibuk dengan urusan politik.
Neneng zubaidah
Tawaran itu menyusul banyaknya pelecehan yang sering dialami para pekerja migran ini. Marwan mengatakan, ketimbang menjadi pekerja di negeri orang, lebih baik calon TKI pindah ke daerah transmigrasi sebagai mata pencaharian barunya. Dia menjelaskan, selain harus pisah lama dari keluarga, TKI juga harus menanggung risiko menerima perlakuan yang kurang manusiawi atau risiko terjerat masalah hukum.
“Ayo jadi transmigran saja. Lebih menjanjikan masa depannya daripada bekerja di luar negeri,” ungkapnya di Kantor Kemendes- PDTT kemarin. Marwan berpromosi, transmigrasi adalah solusi konkret masalah bangsa yang cukup pelik, yakni transmigrasi sebagai solusi atasi masalah ketenagakerjaan. Menurut dia, program transmigrasi adalah langkah tepat untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Hal itu dapat dibuktikan dari fakta-fakta keberhasilan program transmigrasi selama ini yang telah mampu memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi sekitar 2,2 juta keluarga atau sekitar 8,8 juta transmigran. Program transmigrasi juga berhasil membentuk 1.168 desa, 385 kecamatan, dan 104 kabupaten atau kota baru. Bahkan, dua ibu kota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi, yaitu Mamuju ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Salor atau Bulungan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
Marwan menjelaskan, masyarakat yang berminat menjadi transmigran selain langsung dapat perumahan, juga akan diberi biaya hidup selama satu tahun. Menurut pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak, pemerintah tidak boleh melarang siapa pun untuk bekerja ke luar negeri. Namun jika pemerintah ingin membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri sehingga calon TKI itu mengurungkan niat bekerja di luar negeri, harus ada sektor usaha yang produktif dan padat karya di semua tempat.
Payaman menjelaskan, prospek ketenagakerjaan itu sangat tergantung pada kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Presiden sendiri dianggap tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi, melainkan sibuk dengan urusan politik.
Neneng zubaidah
(ars)
Explore More