Ini yang Akan Digali Komisi III dari Hasto Soal Abraham
Rabu, 04 Februari 2015 - 13:18 WIB
Ini yang Akan Digali Komisi III dari Hasto Soal Abraham
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR akan mendalami pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan elite PDIP sepekan sebelum Joko Widodo (Jokowi) menentukan calon wakil presiden.
Anggota Komisi III Arsul Sani menilai, apa yang disampaikan Hasto kepada publik masih perlu pendalaman. Sehingga, perlu bagi Komisi III untuk meminta penjelasan Hasto.
"Kita ingin mendengar utuh dari Mas Hasto, utuh ceritanya," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Selama proses pendalaman itu, mereka akan mencari apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Abraham atas kabar pertemuan dirinya dengan elite PDIP.
"Kan KPK ini lembaga penuh dengan kekhususan maka kode etik yang mengatur pimpinan juga khusus dan ketat, kita yang akan digali apakah di situ ada pelanggaran etika atau tidak," terangnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, bahwa apa yang mereka lakukan dengan memanggil Hasto melalui rapat dengar pendapat masih di wilayah tugas dan tanggung jawab Komisi III sebagai pengawas dari mitra kerja mereka yakni KPK.
"Soal etika maka sebagai bagian pengawasan DPR itu, ya DPR bisa menggali hal-hal terkait persoalan etika, kaitannya perilaku pimpinan KPK," tuntasnya.
Anggota Komisi III Arsul Sani menilai, apa yang disampaikan Hasto kepada publik masih perlu pendalaman. Sehingga, perlu bagi Komisi III untuk meminta penjelasan Hasto.
"Kita ingin mendengar utuh dari Mas Hasto, utuh ceritanya," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Selama proses pendalaman itu, mereka akan mencari apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Abraham atas kabar pertemuan dirinya dengan elite PDIP.
"Kan KPK ini lembaga penuh dengan kekhususan maka kode etik yang mengatur pimpinan juga khusus dan ketat, kita yang akan digali apakah di situ ada pelanggaran etika atau tidak," terangnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, bahwa apa yang mereka lakukan dengan memanggil Hasto melalui rapat dengar pendapat masih di wilayah tugas dan tanggung jawab Komisi III sebagai pengawas dari mitra kerja mereka yakni KPK.
"Soal etika maka sebagai bagian pengawasan DPR itu, ya DPR bisa menggali hal-hal terkait persoalan etika, kaitannya perilaku pimpinan KPK," tuntasnya.
(kri)
