Jaga Hak Presiden, Jokowi Diminta Tidak Kompromi
Minggu, 01 Februari 2015 - 15:52 WIB
Jaga Hak Presiden, Jokowi Diminta Tidak Kompromi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bersikap tegas dalam menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.
Joko Widodo atau Jokowi disarankan untuk tidak terus menerus bersikap kompromistis terhadap partai pengusung.
"Semua kekuatan dan wewenang itu harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menyelimuti negara akhir-akhir ini, yang ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK," tutur Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Minggu (1/2/2015).
Menurut dia, muara dari berbagai persoalan adalah sikap kompromistis Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya. "Presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa," katanya.
Dalam konteks penggunaan hak prerogatif Presiden, lanjut dia, Jokowi tidak menggunakan hak itu sepenuh-penuhnya. "Hak prerogatif Presiden itu sebagian dibagikan dan sebagian lainnya dirampas," katanya.
Menurut dia, ketika memilih figur menteri untuk membentuk nomenklatur Kabinet Kerja, Jokowi mengurangi hak prerogatif Presiden itu untuk dibagikan kepada dua pihak, yakni partai-partai politik pendukungnya dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ternyata, lanjut dia, Jokowi tidak hanya berbagi hak prerogatif Presiden kepada dua lembaga itu. Jokowi juga membiarkan hak tersebut dirampas oleh parpol serta relawan pendukungnya.
"Ironisnya Jokowi tak mampu menolak perampasan hak prerogatif Presiden itu," katanya.
Akibatnya, kata dia, Presiden benar-benar tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis di institusi tertentu.
"Tidak mengherankan jika sudah terjadi beberapa kontroversi dan polemik menyusul pemilihan figur untuk beberapa jabatan politis-strategis tersebut," tutur Bambang.
Joko Widodo atau Jokowi disarankan untuk tidak terus menerus bersikap kompromistis terhadap partai pengusung.
"Semua kekuatan dan wewenang itu harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menyelimuti negara akhir-akhir ini, yang ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK," tutur Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Minggu (1/2/2015).
Menurut dia, muara dari berbagai persoalan adalah sikap kompromistis Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya. "Presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa," katanya.
Dalam konteks penggunaan hak prerogatif Presiden, lanjut dia, Jokowi tidak menggunakan hak itu sepenuh-penuhnya. "Hak prerogatif Presiden itu sebagian dibagikan dan sebagian lainnya dirampas," katanya.
Menurut dia, ketika memilih figur menteri untuk membentuk nomenklatur Kabinet Kerja, Jokowi mengurangi hak prerogatif Presiden itu untuk dibagikan kepada dua pihak, yakni partai-partai politik pendukungnya dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ternyata, lanjut dia, Jokowi tidak hanya berbagi hak prerogatif Presiden kepada dua lembaga itu. Jokowi juga membiarkan hak tersebut dirampas oleh parpol serta relawan pendukungnya.
"Ironisnya Jokowi tak mampu menolak perampasan hak prerogatif Presiden itu," katanya.
Akibatnya, kata dia, Presiden benar-benar tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis di institusi tertentu.
"Tidak mengherankan jika sudah terjadi beberapa kontroversi dan polemik menyusul pemilihan figur untuk beberapa jabatan politis-strategis tersebut," tutur Bambang.
(dam)
