Daerah Harus Tekan Inflasi dan Tingkatkan Pertumbuhan
Daerah Harus Tekan Inflasi dan Tingkatkan Pertumbuhan
A
A
A
BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah tingkat kabupaten untuk menekan inflasi dan membantu mendorong laju pertumbuhan. Menurut Kepala Negara, laju pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka inflasi secara nasional dapat dicapai dengan bantuan langsung dari daerah.
Di hadapan sekitar 101 bupati dari seluruh wilayah Sumatera, Presiden mengungkapkan target pencapaian pemerintah pada 2015. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dalam APBN Perubahan ditargetkan angka pertumbuhan sekitar 5,6% hingga 5,8% serta inflasi di kisaran 8%.
“Daerah apa pun namanya, pertumbuhan nasional itu berangkatnya ditopang dari pertumbuhan ekonomi daerah. Saya sampaikan (kepada seluruh kepala daerah) trik-trik praktis untuk menekan inflasi daerah lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” ujar Presiden dalam keterangan pers bersama para bupati se-Sumatera di Bogor kemarin. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan bupati seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada acara Musrenbangnas RPJMN Tahun 2015-2019 yang diselenggarakan 18 Desember 2014. Pelaksanaan rapat koordinasi ini direncanakan dalam lima tahap, dengan pelaksanaan rakor tahap 1-4 diikuti oleh seluruh bupati Indonesia dan tahap kelima dikhususkan untuk wali kota seluruh Indonesia.
Pelaksanaan rapat koordinasi 1-2 digelar dua hari berturut-turut sejak kemarin hingga hari ini di Istana Bogor. Presiden mengatakan, untuk meningkatkan angka pertumbuhan berbagai daerah di seluruh Tanah Air harus mempermudah pelayanan publik, termasuk perizinan. “Hal-hal yang berkaitan pelayanan publik terutama perizinan, sehingga dapat mempercepat proses-proses investasi di daerah.
Kita juga harus menekankan investasi apa yang didorong secara detail,” jelasnya. Terkait penyerapan anggaran, Presiden menekankan pentingnya program yang dijalankan olehsetiapprovinsi. Presidenberharap realisasi program daerah dapat diikuti secara periodik mulai hitungan setiap hari, setiap minggu, hingga setiap bulan, sehingga target realisasi bisa tercapai dan tidak terlalu rendah.
Presiden mengatakan, target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8% bukan merupakan target yang rendah mengingat beberapa negara mengalami penurunan angka pertumbuhan. Selain itu, lanjut Presiden, target pertumbuhan tahun 2014 yang hanya mencapai 5,1% merupakan angka yang realistis, sehingga target di tahun 2015 juga harus pada angka yang realistis.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, rakor bupati dan wali kota ini adalah untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan. Agenda tersebut antara lain mencakup kedaulatan pangan yang meliputi reformasi agraria untuk pengendalian lahan pertanian, optimalisasi pengelolaan irigasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Selain itu, (rakor) juga untuk membahas program infrastruktur yang meliputi penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, infrastruktur energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan,” jelasnya.
Rarasati syarief
Di hadapan sekitar 101 bupati dari seluruh wilayah Sumatera, Presiden mengungkapkan target pencapaian pemerintah pada 2015. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dalam APBN Perubahan ditargetkan angka pertumbuhan sekitar 5,6% hingga 5,8% serta inflasi di kisaran 8%.
“Daerah apa pun namanya, pertumbuhan nasional itu berangkatnya ditopang dari pertumbuhan ekonomi daerah. Saya sampaikan (kepada seluruh kepala daerah) trik-trik praktis untuk menekan inflasi daerah lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” ujar Presiden dalam keterangan pers bersama para bupati se-Sumatera di Bogor kemarin. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan bupati seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada acara Musrenbangnas RPJMN Tahun 2015-2019 yang diselenggarakan 18 Desember 2014. Pelaksanaan rapat koordinasi ini direncanakan dalam lima tahap, dengan pelaksanaan rakor tahap 1-4 diikuti oleh seluruh bupati Indonesia dan tahap kelima dikhususkan untuk wali kota seluruh Indonesia.
Pelaksanaan rapat koordinasi 1-2 digelar dua hari berturut-turut sejak kemarin hingga hari ini di Istana Bogor. Presiden mengatakan, untuk meningkatkan angka pertumbuhan berbagai daerah di seluruh Tanah Air harus mempermudah pelayanan publik, termasuk perizinan. “Hal-hal yang berkaitan pelayanan publik terutama perizinan, sehingga dapat mempercepat proses-proses investasi di daerah.
Kita juga harus menekankan investasi apa yang didorong secara detail,” jelasnya. Terkait penyerapan anggaran, Presiden menekankan pentingnya program yang dijalankan olehsetiapprovinsi. Presidenberharap realisasi program daerah dapat diikuti secara periodik mulai hitungan setiap hari, setiap minggu, hingga setiap bulan, sehingga target realisasi bisa tercapai dan tidak terlalu rendah.
Presiden mengatakan, target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8% bukan merupakan target yang rendah mengingat beberapa negara mengalami penurunan angka pertumbuhan. Selain itu, lanjut Presiden, target pertumbuhan tahun 2014 yang hanya mencapai 5,1% merupakan angka yang realistis, sehingga target di tahun 2015 juga harus pada angka yang realistis.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, rakor bupati dan wali kota ini adalah untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan. Agenda tersebut antara lain mencakup kedaulatan pangan yang meliputi reformasi agraria untuk pengendalian lahan pertanian, optimalisasi pengelolaan irigasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Selain itu, (rakor) juga untuk membahas program infrastruktur yang meliputi penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, infrastruktur energi, pariwisata, dan kedaulatan pangan,” jelasnya.
Rarasati syarief
(bbg)
Explore More