Ada Oknum Internal Polri yang Bermain
Kamis, 22 Januari 2015 - 09:14 WIB
Ada Oknum Internal Polri yang Bermain
A
A
A
Penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi membuatnya tertunda dilantik menjadi Kapolri.
Meski KPK mengklaim punya bukti kuat, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilainya sebagai rekayasa dan pembunuhan karakter.
“Rekayasa KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka karena adanya oknum internal Polri yang bermain dan memasok data ke KPK,” kata Neta, Selasa pekan ini.
Kepada Kiky Achmad Rizqi dari SINDO Weekly, Neta juga mengatakan bahwa di balik peristiwa penetapan tersangka calon Kapolri ini, ada rivalitas di tubuh Polri.
“Sebenarnya, dampak persaingan itu kecil. Sebab pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Namun, karena konflik dan rivalitas itu ditarik keluar sehingga pencalonan Kapolri menjadi heboh, apalagi setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka,” katanya.
Kekuatan politik mana yang memicu KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka?
Tidak ada kekuatan politik yang menjadi pemicu untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka. Rekayasa KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka karena adanya oknum internal Polri yangg bermain dan memasok data ke KPK.
Bagaimana peta persaingan jenderal dalam memperebutkan posisi nomor satu di Polri?
Peta rivalitas di Polri awalnya antara Akpol 81 dengan Akpol 83. Hal ini disebabkan banyak posisi-posisi strategis di Polri diisi Akpol 81. Meski mereka sudah mau pensiun, mereka tetap diberikan jabatan strategis. Sementara Akpol 83, terutama yang senior, posisinya cenderung dipantek. Kalau pun ada yang dimutasi, hanya digeser ke posisi yang kurang strategis. Rivalitas dan konflik kian meluas tatkala muncul isu pergantian Kapolri.
Akibat konflik kian tajam ketika terjadi perang jenderal yang melibatkan Akpol 81 dan sebagian Akpol 82 dengan Akpol 83. Dalam perang jenderal ini, Akpol 85 pecah. Ada yang mendukung Akpol 83, ada yang mendukung Akpol 81 dan 82. Polarisasinya membuat situasi Polri kian panas saat Presiden mengirimkan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.
Apakah rivalitas di atas berdampak pada penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK?
Rivalitas di Polri hanya berdampak kecil pada pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Namun, karena konflik dan rivalitas, itu ditarik keluar sehingga pencalonan Kapolri menjadi heboh. Terlebih, setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.
Apakah LSM-LSM antikorupsi dan KPK juga punya jago mereka sendiri?
Sepertinya LSM-LSM yang menentang Budi Gunawan punya jago lain, yakni dari Akpol 82.
Baca Selengkapnya di SINDO Weekly Nomor 48-03, Terbit Kamis (22/1/2015) hari ini.
Meski KPK mengklaim punya bukti kuat, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilainya sebagai rekayasa dan pembunuhan karakter.
“Rekayasa KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka karena adanya oknum internal Polri yang bermain dan memasok data ke KPK,” kata Neta, Selasa pekan ini.
Kepada Kiky Achmad Rizqi dari SINDO Weekly, Neta juga mengatakan bahwa di balik peristiwa penetapan tersangka calon Kapolri ini, ada rivalitas di tubuh Polri.
“Sebenarnya, dampak persaingan itu kecil. Sebab pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Namun, karena konflik dan rivalitas itu ditarik keluar sehingga pencalonan Kapolri menjadi heboh, apalagi setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka,” katanya.
Kekuatan politik mana yang memicu KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka?
Tidak ada kekuatan politik yang menjadi pemicu untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka. Rekayasa KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka karena adanya oknum internal Polri yangg bermain dan memasok data ke KPK.
Bagaimana peta persaingan jenderal dalam memperebutkan posisi nomor satu di Polri?
Peta rivalitas di Polri awalnya antara Akpol 81 dengan Akpol 83. Hal ini disebabkan banyak posisi-posisi strategis di Polri diisi Akpol 81. Meski mereka sudah mau pensiun, mereka tetap diberikan jabatan strategis. Sementara Akpol 83, terutama yang senior, posisinya cenderung dipantek. Kalau pun ada yang dimutasi, hanya digeser ke posisi yang kurang strategis. Rivalitas dan konflik kian meluas tatkala muncul isu pergantian Kapolri.
Akibat konflik kian tajam ketika terjadi perang jenderal yang melibatkan Akpol 81 dan sebagian Akpol 82 dengan Akpol 83. Dalam perang jenderal ini, Akpol 85 pecah. Ada yang mendukung Akpol 83, ada yang mendukung Akpol 81 dan 82. Polarisasinya membuat situasi Polri kian panas saat Presiden mengirimkan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.
Apakah rivalitas di atas berdampak pada penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK?
Rivalitas di Polri hanya berdampak kecil pada pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Namun, karena konflik dan rivalitas, itu ditarik keluar sehingga pencalonan Kapolri menjadi heboh. Terlebih, setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.
Apakah LSM-LSM antikorupsi dan KPK juga punya jago mereka sendiri?
Sepertinya LSM-LSM yang menentang Budi Gunawan punya jago lain, yakni dari Akpol 82.
Baca Selengkapnya di SINDO Weekly Nomor 48-03, Terbit Kamis (22/1/2015) hari ini.
(dam)
