Kubu Agung dan Ical Sepakat Jalur Islah
Selasa, 23 Desember 2014 - 19:50 WIB
Kubu Agung dan Ical Sepakat Jalur Islah
A
A
A
JAKARTA - Perundingan antara kedua kubu Partai Golkar telah selesai. Baik kubu Agung maupun Aburizal Bakrie atau Ical sepakat mengambil jalur islah atau berdamai dalam upaya mengakhiri konflik.
Juru runding dari kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso mengungkapkan poin utama dari pertemuan itu adalah kedua pihak sepakat menempuh jalur islah dari dualisme kepemimpinan saat ini.
"Kubu Bali atau Ancol untuk mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk dan musyawarah mufakat dan menghindari sejauh mungkin lewat cara-cara itu (ke pengadilan). Sah kami hindari Mahkamah Partai maupun pengadilan," ujar Priyo di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Dia menambahkan, kedua pihak juga sepakat bersama-sama menjaga agar konflik internal Partai Golkar tidak merambat ke daerah dan hanya terjadi di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP).
"Cukup kita lokalisir di Jakarta, saya ulang di pusat, DPP. Jangan sampai ini. merambat ke perpecahan kembar di provinsi, kecamatan, desa." katanya.
Dari perbincangan itu, kata Priyo, sudah ada beberapa kesepakatan. Salah satunya mengenai pandangan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
"Tadi mulai ada understanding, ada islah visi, pilkada langsung. Kami bersyukur sudah disetujui Golkar nanti mempertahankan pilkada langsung," tandas mantan Wakil Ketua DPR ini.
Kendati demikian Priyo tidak menampik masih ada perbedaan pandangan yang belum dapat disatukan. Misalnya persoalan penafsiran kepengurusan dan posisi Partai Golkar di pemerintahan.
"Masih bisa kita samakan termasuk masalah misalnya memandang kepengurusan Munas Riau seperti apa. Tadi kami masih ada perbedaan tafsir, tetapi nanti akan kita coba rundingkan, karena masing-masing punya argumen," tuturnya.
Dia juga mengakui adanya pembahasan tentang posisi politik Golkar. "Semangatnya tadi sepakat bahwa itu menjadi mitra pemerintah, tetapi masih ada perbedaan. Tetapi perbedannya semakin dekat, melihat pemerintah bukan sebagai musuh tetapi mitra," lanjut dia.
Atas masih adanya perbedaan itu, mantan Wakil Ketua DPR ini mengatakan kedua belah pihak sepakat kembali melakukan perundingan pada 8 Januari 2015.
"Kita yakin dengan ikhtiar kita mencari jalan keluar, mudah-mudahan ada jalan keluar atas poin tadi yang belum sepakat," tuturnya.
Juru runding dari kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso mengungkapkan poin utama dari pertemuan itu adalah kedua pihak sepakat menempuh jalur islah dari dualisme kepemimpinan saat ini.
"Kubu Bali atau Ancol untuk mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, rujuk dan musyawarah mufakat dan menghindari sejauh mungkin lewat cara-cara itu (ke pengadilan). Sah kami hindari Mahkamah Partai maupun pengadilan," ujar Priyo di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Dia menambahkan, kedua pihak juga sepakat bersama-sama menjaga agar konflik internal Partai Golkar tidak merambat ke daerah dan hanya terjadi di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP).
"Cukup kita lokalisir di Jakarta, saya ulang di pusat, DPP. Jangan sampai ini. merambat ke perpecahan kembar di provinsi, kecamatan, desa." katanya.
Dari perbincangan itu, kata Priyo, sudah ada beberapa kesepakatan. Salah satunya mengenai pandangan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
"Tadi mulai ada understanding, ada islah visi, pilkada langsung. Kami bersyukur sudah disetujui Golkar nanti mempertahankan pilkada langsung," tandas mantan Wakil Ketua DPR ini.
Kendati demikian Priyo tidak menampik masih ada perbedaan pandangan yang belum dapat disatukan. Misalnya persoalan penafsiran kepengurusan dan posisi Partai Golkar di pemerintahan.
"Masih bisa kita samakan termasuk masalah misalnya memandang kepengurusan Munas Riau seperti apa. Tadi kami masih ada perbedaan tafsir, tetapi nanti akan kita coba rundingkan, karena masing-masing punya argumen," tuturnya.
Dia juga mengakui adanya pembahasan tentang posisi politik Golkar. "Semangatnya tadi sepakat bahwa itu menjadi mitra pemerintah, tetapi masih ada perbedaan. Tetapi perbedannya semakin dekat, melihat pemerintah bukan sebagai musuh tetapi mitra," lanjut dia.
Atas masih adanya perbedaan itu, mantan Wakil Ketua DPR ini mengatakan kedua belah pihak sepakat kembali melakukan perundingan pada 8 Januari 2015.
"Kita yakin dengan ikhtiar kita mencari jalan keluar, mudah-mudahan ada jalan keluar atas poin tadi yang belum sepakat," tuturnya.
(dam)
