DPR Kritik Keras Soal Larangan Jilbab di BUMN

Kamis, 18 Desember 2014 - 18:37 WIB
DPR Kritik Keras Soal...
DPR Kritik Keras Soal Larangan Jilbab di BUMN
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras kabar pelarangan penggunaan jilbab lebar dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) di kementeriannya.

"Saya mengusulkan pemerintah tidak usah ikut campur cara berpakaian orang," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Fahri menyarankan pemerintah cukup mengatur motif berpakaian di kementerian agar seragam.

Namun tidak perlu terlalu rinci seperti penggunaan jilbab."Misalnya bawah (celana) hitam, bajunya putih," terangnya.

Dia juga meminta pemerintah maupun Menteri BUMN diharapkan lebih fokus dengan kinerjanya ketimbang mengurus pelarangan penggunaan jilbab.

"Kita ingin mereka menghasilkan yang membuat kita terpukau," katanya.

Kabar tentang larangan menggunakan jilbab lebar untuk wanita dan janggut bagi pria pegawai Kementerian BUMN bermula muncul di jejaring soal Twiiter.

"Tidak boleh berjanggut, jilbab tak boleh lebar hanya sebatas leher," seperti dikutip di twitter pribadi Fahira Fahmi Idris, @fahiraidris, Rabu 17 Desember 2014.

Fahira mendapatkan kabar tersebut dari pemilik akun twitter @estiningsihdwi yang berkicau sejak 13 Desember 2014.

"Sy tau berita tsb dr twitpic @estiningsihdwi Kriteria2nya sgt tendensius," kicau Fahira.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.1508 seconds (0.1#10.140)