Dibayangi Chaos, Mahkamah Partai Golkar Harus Konstitusional
Selasa, 16 Desember 2014 - 14:54 WIB
Dibayangi Chaos, Mahkamah Partai Golkar Harus Konstitusional
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Partai Golkar diminta untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan di partai tersebut. Dalam penyelesaian konflik, mahkamah partai diminta bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Wakil Ketua DPR Bidang Hukum Fadli Zon meyakini Mahkamah Partai Golkar akan bekerja sesuai dengan konstitusi partai.
"Tidak ada kubu. Mahkamah partai harus berpihak pada konstitusi partai atau AD/ART. Jika tidak, nanti bisa terjadi chaos," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014).
Dalam penyelesaian kasus Partai Golkar ini, Fadli memgimbau agar mahkamah partai dapat bekerja secara objektif. Mahkamah partai harus melihat bagaimana proses pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) yang dilaksanakan di Bali maupun di Jakarta.
"Enggak bisa orang kumpul-kumpul lalu nanti adakan Munas atau Mukatamar. Harus dilihat prosesnya seperti apa. Mereka harus dapat mandat, orangnya jelas, DPD, DPC yang hadir dapat surat mandat. Kan setiap partai politik punya sistem seperti itu."
"Di sini saya kira harus ditegakkan, karena partai politik merupakan institusi penting dalam demokrasi kita," tutup Fadli.
Wakil Ketua DPR Bidang Hukum Fadli Zon meyakini Mahkamah Partai Golkar akan bekerja sesuai dengan konstitusi partai.
"Tidak ada kubu. Mahkamah partai harus berpihak pada konstitusi partai atau AD/ART. Jika tidak, nanti bisa terjadi chaos," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014).
Dalam penyelesaian kasus Partai Golkar ini, Fadli memgimbau agar mahkamah partai dapat bekerja secara objektif. Mahkamah partai harus melihat bagaimana proses pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) yang dilaksanakan di Bali maupun di Jakarta.
"Enggak bisa orang kumpul-kumpul lalu nanti adakan Munas atau Mukatamar. Harus dilihat prosesnya seperti apa. Mereka harus dapat mandat, orangnya jelas, DPD, DPC yang hadir dapat surat mandat. Kan setiap partai politik punya sistem seperti itu."
"Di sini saya kira harus ditegakkan, karena partai politik merupakan institusi penting dalam demokrasi kita," tutup Fadli.
(hyk)
